Kemenperin: Industri Keramik Menderita karena Serbuan Produk Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni mengungkapkan, industri keramik di Tanah Air menderita akibat adanya serbuan produk keramik impor. 

“Kita lihat industri keramik menderita banyak serbuan impor keramik,” ujarnya di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Tak hanya itu, Febri bilang, banyak pelaku usaha industri keramik yang mengalami kesulitan mendapatkan penyaluran gas bumi dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Baca juga: KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

SHUTTERSTOCK/KOSTIKOVA NATALIA Ilustrasi membeli ubin keramik.

Berdasarkan catatan Kompas.com, mulai bulan Februari 2024 PGN memberlakukan kuota pemakaian gas alias Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dengan kisaran 60 sampai 70 persen dengan alasan terjadinya gangguan pasokan di sektor hulu. 

Sebagai konsekuensinya, industri keramik terpaksa harus membayar mahal gas mencapai 15 dollar AS per MMBTU.

Ini karena para produsen keramik mesti mempertahankan utilisasi produksi serta menjaga komitmen penjualan keramik kepada para pelanggan baik di pasar domestik maupun ekspor.

Oleh sebab itu, Febri menilai, industri keramik perlu dijaga dengan dukungan kebijakan yang tepat terutama dalam kepastian bahan baku, harga gas, dan pasar domestik tidak dibanjiri produk keramik impor.

Baca juga: Mendag Zulhas Bakal Perketat Impor Produk Keramik

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan jutaan keping produk keramik impor ilegal asal China senilai Rp 79,8 miliar milik PT Bintang Timur di Surabaya.

Zulkifli memastikan jutaan keramik berbagai merek asal China tersebut tidak dilengkapi dokumen impor, di antaranya tidak mengantongi surat penetapan pabean (SPP) dan dokumen pengiriman barang atau consignment note (CN).

Oleh sebab itu, dia menyatakan bakal memperketat impor keramik di Tanah Air. 

"Kemarin saya di Surabaya habis menyita 4,57 juta unit keramik impor bernilai hampir Rp 80 miliar. Kita sita, mau dihancurkan karena impornya tidak memenuhi standar SNI, ini yang lagi kita ketatkan,” ujarnya saat melepas ekspor produk baja di Purwakarta, Jumat (21/6/2024).