APBN Defisit Rp 21,8 Triliun, Ini Penyebabnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga akhir Mei lalu, APBN mencatat defisit sebesar Rp 21,8 triliun. Nilai ini setara dengan 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Total anggaran kita membukukan defisit Rp 21,8 triliun atau ini artinya 0,1 persen dari produk domestik bruto," ujar dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).

Defisit APBN terjadi seiring dengan pendapatan negara yang menurun. Di sisi lain, belanja negara tercatat tumbuh signifikan.

Sri Mulyani melaporkan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.123,5 triliun sampai dengan pengujung Mei. Nilai ini setara dengan 40,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN, yakni Rp 2.802,3 triliun.

"Meskipun pencapaian ini untuk bulan Mei dari sisi persentase cukup baik, namun kalau kita lihat pertumbuhan dibandingkan tahun lalu bulan Mei terjadi penurunan 7,1 persen yoy," tuturnya.

Penurunan itu disebabkan oleh pendapatan negara yang tumbuh pesat pada tahun 2022 - 2023. Sri Mulyani menyebutkan, pada periode tersebut, harga berbagai komoditas unggulan nasional meningkat signifikan, sehingga mengerek angka pendapatan negara. Lalu, seiring dengan terjadinya normalisasi harga komoditas yang sama, pendapatan negara menurun.

"Ini tentu sesuatu yang perlu untuk terus kita monitor dan waspadai," katanya.

Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.145,3 triliun. Nilai itu setara dengan 34,4 persen dari pagu anggaran yang disiapkan, yakni Rp 3.325,1 triliun.

"Dan ini 14 persen (lebih tinggi) dibandingkan tahun lalu," ujar Sri Mulyani.

Pertumbuhan belanja negara yang mencapai angka "double digit" salah satunya disebabkan oleh adanya belanja yang perlu dilakukan di awal tahun atau disebut frontloading.

Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 21,8 triliun.

Sementara itu, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus, yakni Rp 184,2 triliun. Sebagai informasi, keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran negara, di luar pembayaran utang.