Data Ditjen Perhubungan Udara Bocor, Kemenhub Pastikan Tak Ganggu Operasional

Dikutip dari akun X atau Twitter @FalconFeedsio, data Ditjen Perhubungan Udara RI dibobol dan dijual di BreachForum.

Data yang berukuran lebih dari 3 GigaByte (GB) itu diklaim berisikan data karyawan, kata sandi, foto kartu identitas karyawan, sertifikat peserta pilot drone, dan data penerbangan.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, kebocoran data itu terjadi pada 2022 namun informasinya baru diviralkan akhir-akhir ini.

"Setelah dilakukan pengecekan, ini data dan kejadian lama tahun 2022, tidak ada kaitannya dengan kondisi saat ini," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (28/6/2024).

Lantaran kejadian kebocoran data sudah terjadi dua tahun lalu, dia memastikan data-data yang bocor itu tidak mengganggu operasional Kemenhub.

"Tidak (berdampak ke operasional Kemenhub," tegasnya.

Sebelum ini, data Kemenhub juga sempat dikabarkan bobol oleh akun X yang sama. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, data yang bocor merupakan data lama yang sudah tidak diperbarui.

Sebab berdasarkan pemeriksaan, data yang bocor berbeda dengan data yang tersimpan di database Kemenhub. Sehingga kebocoran data ini diduga terjadi di masa lalu.

"Yang sebelumnya juga kejadian lama, infonya saja yang diedarkan baru-baru ini," ucapnya.

Sebagai informasi, belakangan beredar kabar data instansi-instansi pemerintahan bocor dan dijual di dark web oleh para hacker.

Selain data Kemenhub, data milik Indonesian Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) dan data Badan Intelijen Strategis (Bais) juga diduga dibobol hacker.

Menurut tangkapan layar dari dark web yang beredar di media sosial, beberapa data Inafis yang bocor dan diperjualbelikan berupa identitas sidik jari, foto wajah, dan springboot. Data-data tersebut dijual dengan harga 1.000 dollar AS atau sekitar Rp 16,5 juta.

Sementara data Bais yang bocor merupakan dokumen intelijen file ter-compress tunggal tahun 2020-2022 dijual dengan harga 7.000 dollar AS atau setara Rp 115,5 juta.

Kabar kebocoran data instansi pemerintahan ini mencuat setelah adanya serangan ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Serangan tersebut menyebabkan pelayanan imigrasi sempat lumpuh selama beberapa hari sehingga harus dilakukan pelayanan secara manual.