Pemerintah "Ngutang" ke China 1,8 Miliar Yuan

JAKARTA, MINGGU - Untuk mendanai penyelesaian pesanan 15 pesawat jenis MA 60 oleh PT Merpati Nusantara dengan produsen pesawat asal China, yaitu Xian Aircraft Industry Company Ltde, Pemerintah akan melakukan pinjaman kepada pemerintah China senilai 1,8 miliar yuan.

Perjanjian utang yang akan ditandatangani oleh Departemen Keuangan itu, akan diteruskan kepada Merpati Nusantara. Selanjutnya, Merpati yang akan melakukan pembayaran kepada pemerintah sebelum pemerintah membayarnya kepada pemerintah China.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menyatakan hal itu, saat ditanya pers, seusai mendampingi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla membuka Pra Forum Ekonomi Islam ke-5 di Jakarta, Minggu (1/3).

"Sebenarnya, bisa utang pemerintah dengan pemerintah. Yang tanda tangan loan itu dari pemerintah China dengan pemerintah Indonesia, namun dikaitkan dengan Merpati Nusantara. Artinya, yang bayar utang pemerintah. Tetapi, Merpati yang harus bayar ke pemerintah. Karena soft loan, maka yang teken adalah Depkeu walaupun itu utang Merpati," jelas Sofyan.

Sofyan mengatakan, utang pemerintah jika memilih dalam mata uang China, yakni yuan, maka jumlahnya mencapai 1,8 miliar yuan. "Kalau sekarang murah, karena mata uang yuan menguat sekali. Kalau menguat terhadap dollar AS, maka harga pesawat jadi lebih murah tidak sebesar 15 juta dollar AS," lanjut Sofyan.

Menurut Sofyan, dengan cara seperti itu, kasus pembelian 15 jenis pesawat untuk armada Merpati Nusantara bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Sofyan mengelak saat pers mengkaitkan pesanan 15 jenis pesawat Merpati Nusantara tersebut dengan terganggunya pendanaan bagi proyek listrik 10.000 Mega Watt (MW) yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Siapa yang bilang terkait itu (proyek lisrik 10.000 MW)? Pokoknya, itu harus diselesaikan supaya semua proyek itu bisa berjalan. Semakin cepat (diselesaikan), akan semakin baik," tambah Sofyan.

Dikatakan Sofyan, "Memang, ada yang Business to Business penyelesaiannya, akan tetapi ada juga yang bagaimana pemerintah harus campur tangan. Kalau bisa diselesaikan B to B, itu yang terbaik."

Sebelumnya, rapat terbatas yang dipimpin Wapres Kalla, Jumat (27/2) petang lalu, memutuskan pemerintah Indonesia berjanji akan segera menyelesaikan kasus pembelian 15 pesawat jenis MA 60 Merpati Nusantara dengan produsen pesawat asal China. Sebab, jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan pemerintah, pendanaan dari perbankan China untuk penyelesaian pembangunan proyek listrik 10.000 MW bisa terganggu. (Kompas, 28/2)