Menkeu: Utang Ada Sejak Indonesia Lahir

JAKARTA, KOMPA.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, utang luar negeri Indonesia sudah ada sejak negara ini lahir.

"Pembiayaan APBN melalui utang bukan hal baru. Sejak negara ini lahir sudah ada utang," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin (29/6).

Sri Mulyani yang juga Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian ini hadir didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono. Rapat kerja khusus membahas tentang posisi dan pengelolaan utang dalam rangka kesinambungan fiskal

Sri Mulyani mengatakan, zaman Orde Lama pembiayaan melalui utang dilakukan pemerintah saat itu untuk pembiayaan politik. "Politik konfrontasi dan kondisi ekonomi saat itu memburuk, maka utang diperlukan," kata dia.

Kebijakan itu berlanjut hingga zaman Orde Baru. "Utang pemerintah Orba adalah komposisi utang masa lalu," ujarnya.

Dia menambahkan, kebijakan utang berlanjut sejak jaman reformasi, mulai dari Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati, dan presiden sekarang (Susilo Bambang Yudhoyono). "Ada masalah masa lalu yang confuse dan disampaikan sekarang, padahal banyak hal yang telah berubah dan upayakan perbaikan utang tidak seperti masa lalu, seperti transparansi dan sebagainya," kata dia.

Sementara itu, Pjs Gubernur BI Miranda Goeltom dalam bahan tertulis yang disampaikan ke Dewan mengatakan, dalam pengelolaan utang pemerintah, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi secara aktif guna menjaga kesinambungan fiskal. "Untuk pengelolaan utang dalam negeri, BI akan senatiasa berperan sebagai pelaksana lelang surat utang pemerintah, termasuk penatausahanya," kata Miranda.

Adapun untuk pengelolaan utang luar negeri, Bank Indonesia berperan dalam menatausahakan utang luar negeri pemerintah. "Termasuk melaksanakan penarikan dan pembayaran utang luar negeri untuk dan atas nama pemerintah,"
tuturnya.