Hanya Memperkaya Pebisnis Migas

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pencabutan subsidi BBM, gas, dan listrik dinilai sebuah kebijakan yang tidak adil. Kebijakan tersebut hanya akan memperkaya para pebisnis migas, mulai dari minyak dan gas di sektor hulu yang sebagian besar adalah perusahaan asing, para pedagang BBM, seperti Pertamina, PN Gas, dan pengusaha pemilik ritel BBM dan gas.

Demikian dikatakan oleh anggota Petisi 28, Haris Rusly, saat konferensi pers tentang penolakan pencabutan subsidi BBM, gas, dan listrik di Doekoen Coffee.

"Anggaran kita lebih dari Rp 1.000 triliun, tapi pemerintah tidak mau berbagi sedikit pun dengan rakyat. Jika ada subsidi mereka menyebutnya dengan beban APBN, sementara stimulus fiskal untuk pengusaha, dana bail out untuk perbankan disebut sebagai kewajiban bagi negara," terang Haris Rusly kepada wartawan, Rabu (9/6/2010).

Rencana menaikkan harga BBM, listrik, dan TDL dengan cara-cara manipulatif jelas mencederai rakyat yang tengah dihimpit kesulitan ekonomi. Kenaikan ketiga komponen energi ini akan berdampak luas terhadap kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat.

Masih menurut Haris Rusly, kebijakan ini juga akan menjadi alasan semakin meningkatnya biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. "Mengingat ketiga komponen tersebut adalah penentu dari biaya produksi barang dan jasa," ungkapnya.