Ukuran terkait penduduk yang bekerja, yang dipersoalkan oleh RDP, dengan definisi minimal 1 jam dalam seminggu dan dilakukan secara berturut-turut juga bukan masalah. Statistik berkepentingan menunjukkan seberapa besar mereka yang bekerja dengan jam kerja yang paling rendah, dan pendekatan tersebut justru memperkaya pemahaman terhadap permasalahan ketenagakerjaan.
Upah dan jenis pekerjaan yang diklaim RDP sangat menentukan kemiskinan seseorang memang benar dan itu secara tidak langsung telah diperhitungkan. Sekumpulan variabel untuk mendapatkan angka kemiskinan individual pada PPLS 2008 telah merefleksikan pendapatan yang rendah, jenis pekerjaan serabutan, dan varian ketertinggalan pencapaian sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Dalam sebuah artikel berjudul Statistics and Politics in a ”Knowledge Society”, Giovannini bahkan mengatakan: ”Data based on shaky methodology can be quoted in public debate as ’fact’. Even correct data can be incorrectly interpretated, resulted in what some call as ’mutant Statistics’” (interpretasi yang tidak sebenarnya dan dicampur dengan interpretasi personal). PBB melalui 10 fundamental principles of official statistics memberi peringatan kuat: ”The statistical agencies are entitled to comment on erroneous interpretation and misuse of statistics”.
Kita memahami kegundahan Rieke Diah Pitaloka, tetapi kita juga semakin memahami bahwa dibutuhkan rekonsiliasi besar antara BPS sebagai produsen data dan para pemerhati pembangunan untuk senantiasa meletakkan pemaknaan data pada tempat yang semestinya.