Jaminan Kesehatan Masih Sulit

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaminan Kesehatan Masyarakat dirasa masih terlalu memberatkan masyarakat. "Masyarakat sudah sakit masih ditanya macam-macam. Ini tidak bisa," kata Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat Taufik Kurniawan pada diskusi Menjamin Kesehatan Masyarakat di kantor harian Sinar Harapan, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2010).

Hermawanto dari Koalisi Kesehatan Pro Rakyat mengatakan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya jaminan bagi pekerja informal.

"Ini sistemnya seperti asuransi, tapi di undang-undang ini pekerja informal tidak ter-cover," ujarnya. "Peraturannya bagus, tapi implementasinya yang masih kurang," ujar Hermawanto.

Karena kekurangan itulah maka perlu undang-undang yang lebih bisa meliputi semua lapisan masyarakat. "Menteri kesehatan harus membuat kebijakan yang simpel dan tidak berbelit-belit untuk semua masyarakat," ujar Taufik.

Menurut Taufik, kelak harus ada peraturan agar masyarakat miskin bisa berobat dengan mudah. "Harus ada kebijakan supaya orang miskin tidak ditanya ini-itu lagi saat mau berobat. Kalau bisa hanya beri KTP, sudah bisa dirawat sampai sembuh," ujarnya.

Hermawanto juga mengusulkan agar masyarakat yang mampu secara materi membayar iuran kesehatan seperti di asuransi. "Gunanya untuk subsidi silang. Jadi, masyarakat miskin bisa benar-benar gratis 100 persen," ujarnya.

"Memang sulit untuk mewujudkan jaminan 100 persen gratis untuk 100 persen masyarakat, tapi pemerintah harus dapat mewujudkan itu," ujar Taufik.