Mencari Solusi Kenaikan Harga Beras

Oleh Hermas E Prabowo

Kebijakan pemerintah yang ”gemar” menaikkan harga beras melalui harga pembelian pemerintah kini menjadi bumerang. Apalagi, bila kebijakan tersebut belum mampu mentransmisikan kesejahteraan kepada petani dan sebaliknya melampaui ”daya tahan” masyarakat. 

Masalah naiknya harga beras saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) serta strategi kebijakan pembangunan pertanian dan ekonomi nasional.

Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, tercatat lima kali HPP untuk gabah dan beras dinaikkan (Januari 2006-Januari 2010). Bahkan, tahun 2008 kebijakan HPP dikeluarkan dua kali, yakni April dan Desember.

Naiknya HPP mendorong kenaikan harga beras di pasaran. Harga produk samping industri penggilingan padi, seperti katul, juga naik. Selain itu, juga memicu kompetisi pemanfaatan lahan yang makin ketat.

Akibatnya, harga jagung dan kedelai naik. Ini mendorong naiknya harga pakan. Saat ini saja, industri pakan bersiap-siap menaikkan lagi harga jual produknya. Karena pakan naik, harga produk peternakan, seperti daging dan telor, juga naik. Singkat kata, semua naik. Baik harga pangan maupun nonpangan. Belum lagi dampak kenaikan tarif dasar listrik dan BBM.

Di sisi lain, kenaikan harga tak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Pegawai negeri sipil dan TNI/Polri lebih baik karena menerima kenaikan gaji.

Bagaimana dengan pedagang informal dan sektor jasa yang banyak didominasi rakyat kecil? Seperti nasib sopir angkutan umum, ojek, taksi, tukang becak, kuli bangunan, buruh tani, nelayan, pedagang asongan, dan jenis pekerjaan sejenis lainnya yang milik orang kecil.

Karena semua harga naik, hal itu memicu masyarakat semakin berhemat. Mereka inilah yang paling banyak terpukul karena pendapatan mereka turun terkena imbasnya.

Apalagi, delta harga beras HPP dengan di pasar tahun ini mencapai rekor tertinggi, lebih dari Rp 1.200 per kg. Akibatnya, kenaikan harga saat ini pun dirasa begitu menyengsarakan.