BBM Langka, DPRD Akan Bentuk Pansus BBM

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan, H Puar Junaidi menyatakan, melalui pimpinan dewan, akan membentuk Panitia Khusus yang menangani persoalan bahan bakar minyak di provinsi tersebut.

"Kalau persoalan bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis premium dan solar masih berlanjut, maka kita akan bentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani permasalahan tersebut," katanya, di Banjarmasin, Rabu (13/7/2011).

Pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi serta perhubungan itu, sehubungan dengan antrean panjang mobil untuk mendapatkan premium bersubsidi pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di provinsi tersebut.

Pasalnya belum selesai persoalan antrean panjang mobil untuk mendapatkan solar pada sejumlah SPBU di Kalsel, tiga hari belakangan menyusul permasalahan serupa terhadap pengguna premium atau bensin.

Namun, lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu, sebelum membentuk Pansus, terlebih dahulu Komisi III dewan dalam waktu segera akan mengundang Pertamina selaku operator pemerintah dalam pelayanan kebutuhan minyak dan gas.

Selain itu, Komisi III DPRD Kalsel akan mengundang pengurus Himpunan swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) provinsi setempat, guna mendapatkan keterangan seputar persoalan BBM, terutama premium dan solar belakangan ini.

"Kita ingin mengetahui pasti, berapa kebutuhan riil premium dan solar di Kalsel yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa, serta berapa kuota (jatah) premium dan solar bersubsidi yang diberikan," katanya.

"Selain itu, apakah sudah betul, droping premium dan solar ke Kalsel sesuai dengan alokasi jatah yang diberikan," lanjut mantan Ketua Komisi A (I) bidang hukum dan pemerintahan DPRD tingkat provinsi tersebut.

Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar itu khawatir, kurangnya pasukan premium dan solar yang menyebabkan terjadi antrean panjang mobil yang memerlukan jenis BBM itu, karena penyimpangan peruntukan atau "kencing" di laut.

"Tapi kalau memang jatahnya kurang dari kebutuhan riil, maka kita akan minta gubernur mengajukan permohonan tambahan kuota kepada pemerintah pusat atau Pertamina," demikian Puar.

Sebelumnya, sejumlah warga masyarakat Kalsel berharap, persoalan premium jangan sampai memasuki suasana Idul Fitri 1432 Hijriah agar tidak mengganggu kelancaran angkutan Lebaran.

Sebab, menurut warga, kalau persoalan premium tak bisa terselesaikan segera, bukan cuma mengganggu angkutan Lebaran, tetapi juga akan berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, dikarenakan sulit mendapatkan baban bakar.