KUR Dinaikan Jadi Rp 25 Triliun

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menaikan pagu distribusi Kredit Usaha Rakyat atau KUR dari rata-rata pencairan beberapa tahun terakhir sebesar Rp 20 triliun per tahun menjadi Rp 25 triliun per tahun. Kebijakan itu diambil karena KUR dinilai dapat mendongkrak kondisi perekonomian masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal tersebut di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/8/2011) saat melakukan Kunjungan Kerja ke beberapa wilayah, yakni Pasar Muka-Cianjur, Peternakan sapi Haji Tonton, dan Gudang Beras milik Bulog di Cianjur.

Menurut Hatta, pemerintah memperhitungkan realisasi KUR pada tahun 2011 akan melampaui pagu yang sudah ditetapkan, yakni Rp 20 triliun. Atas dasar itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta dirinya untuk mempertimbangkan pengucuran KUR lebih besar lagi, yakni Rp 25 triliun.     

"Saat ini, Jawa Barat adalah provinsi yang berhasil mencairkan KUR terbesar di Indonesia, di atas Jawa Tengah dan Jawa Timur. Total KUR yang sudah dikucurkan ke Jawa Barat adalah Rp 6,8 triliun. Sementara pada periode Januari-Juni 2011 ini saja sudah ada kucuran KUR sebanyak Rp 1,8 triliun dengan total debitur 700.000   debitur," katanya.         

Namun, pemerintah masih menerima keluhan dari para petani dan nelayan yang sulit mengakses KUR. Atas dasar itu, Hatta mengingatkan perbankan nasional atas persyaratan yang sudah disepakati, yakni wajib menyalurkan 25 persen total pagu KUR setiap tahunnya, atau sekitar Rp 5 triliun untuk lima kelompok usaha.        

Pertama, sektor pertanian. Kedua, usaha mikro, kecil dan menengah. Ketiga, usaha kreatif. Keempat, kehutanan. Kelima, sektor nelayan.        

"Saya mendapatkan laporan bahwa penyaluran yang 25 persen itu belum tercapai. Sebab, hingga saat ini, penyaluran KUR pada kelima sektor itu masih 19 persen. Masih terlalu banyak KUR yang disalurkan ke sektor hilir, seperti perdagangan. Untuk memastikan pasokan KUR itu sampai ke kelima sektor tersebut, maka menteri di sektor terkait bertanggung jawab meningkatkan kapasitas pelaku usahanya agar bank bersedia memberikan KUR," ujar Hatta.          

Di sisi lain, perbankan nasional diminta sering-sering menjemput bola, atau mencari sendiri masyarakat yang membutuhkan bantuan KUR namun tidak memiliki akses yang jelas. Bank diharapkan memperluas jangkauan dan jaringannya ke kantung-kantung kemiskinan di sentra pertanian dan kerajinan tradisional.          

"Intervensi kantung kemiskinan itu dengan kegiatan riil. Selatan Jawa adalah kantung kemiskinan yang membutuhkan akses KUR," ucap Hatta.