Realokasi Anggaran Lebih Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Economics, Industry, and Trade (Econit), Hendri Saparini menyampaikan, kebijakan realokasi anggaran lebih tepat untuk mengantisipasi realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melebih kuota, dibandingkan dengan melakukan koreksi melalui APBN-Perubahan.

"Makanya, kita lihat urgensinya kan, kalau kita bandingkan urgensi dari membahas kembali APBN-Perubahan (yang ke) dua dengan kemudian melakukan realokasi (anggaran). Kalau itu kepentingannya hanya sekedar anggaran untuk subsidi BBM, menurut saya, kesepakatan untuk melakukan realokasi anggaran jauh lebih tepat daripada kita mengadakan kembali (APBN-P)," ujar Hendri, di DPR-RI, Jakarta, Senin (12/9/2011).

Kenapa demikian? Ia menyebutkan, jika mengadakan penyesuaian kuota melalui APBN-P, maka memakan biaya dan waktu. "Cost-nya lebih mahal, waktunya lebih panjang," tambah Hendri.

Dengan realokasi anggaran, lanjut dia, pemerintah sudah tahu ada anggaran yang kurang penting atau mendesak, dan belum dialokasikan. "Dan, ini yang perlu kesepakatan DPR," sebut dia.

Akan tetapi, terkait dengan ini, Hendri menyebutkan satu hal yang perlu dikritisi. "(Hal) yang belum pernah dibuka sekarang ini (adalah) berapa sebenarnya peningkatan pendapatan pemerintah dengan peningkatan harga (BBM). Jadi jangan fokus hanya kepada bahwa kenaikan harga ini akan meningkatkan subsidi BBM. (Justru) bagaimana dengan peningkatan penerimaan. Ini kan kita nggak pernah dibukakan (oleh pemerintah)," tegas dia.

Menurutnya, publik harus tahu mengenai hal tersebut. Di mana masyarakat akan bisa menerima kebijakan pemerintah, kalau pemerintah itu keberpihakannya jelas. Jika keberpihakannya tidak jelas, ini menjadikan kebijakan pemerintah jadi tidak efektif.

Untuk diketahui saja, berdasarkan data BPH Migas, realisasi BBM bersubsidi telah mencapai 67 persen per 31 Agustus 2011. Di mana realisasi premium telah mencapai 16,61 juta kiloliter, minyak tanah sebesar 1,2 juta kiloliter, dan minyak solar sebesar 9,48 juta kiloliter. Adapun total realisasi ketiganya mencapai 27,3 juta kiloliter. Sementara itu, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40,49 juta kiloliter pada APBN-P 2011. Kuota tersebut naik dari 38,59 juta kiloliter pada APBN 2011.