Penuhi Janji Beri Subsidi BBM Kereta Api

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera memenuhi janji memberi subsisdi bahan bakar minyak (BBM) kereta api. Apalagi, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, saat rapat kerja dengan DPR, Oktober 2011 lalu, sudah menyetujui untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk kereta api. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda realisasi janjinya, sekaligus segera menjelaskan hal itu ke publik.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Yudi Widiana Adia di Jakarta, Rabu (23/11/2011), menanggapi rencana mogok serikat pekerja (SP) PT Kereta Api Indonesia pada 6 Desember 2011.

"Saat itu kami mendesak Menkeu, untuk memberi subsidi bagi angkutan kereta api dan ia sudah setuju. Sayangnya realisasinya masih belum konkret," lanjut Yudi.

Yudi mengatakan, mogok kerja yang akan dilakukan SP PT KAI, jelas akan mengganggu kegiatan masyarakat yang terbiasa menggunakan kereta api untuk beragam aktivitasnya.

Oleh karena itu, Yudi mendesak pemerintah agar membuka dialog dengan pihak SP PT KAI agar membatalkan rencananya itu. Tentu saja dibarengi dengan realisasi dari janji pemerintah, untuk memberi subsidi BBM bagi angkutan kereta.

Ia juga menyayangkan ketidakseriusan pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan transportasi massal atau angkutan publik. Pengembangan transportasi publik selain menguntungkan bagi warga pengguna, juga bakal berdampak pada kondisi kemacetan lalu lintas.

Saat ini kemacetan parah di kota-kota besar sudah merugikan masyarakat hingga triliunan Rupiah.  Diperkirakan pada tahun 2020, kerugian ekonomi per tahun akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 65 triliun. Sementara untuk Kota Bandung kerugian mencapai Rp 35, 4 triliun per tahun pada tahun 2030.

Itu sebabnya, pembenahan dan pembangunan transportasi massal harus dimulai dari sekarang, agar kerugian yang diderita masyarakat akibat keacetan tidak semakin besar.

Saat ini masyarakat harus merogoh kocek hingga 30 persen dari total penghasilannya untuk keperluan transportasi. Bandingkan dengan warga Afrika Selatan yang hanya 10 persen dan Amerika Serikat yang hanya 4,86 persen dari penghasilan mereka, untuk keperluan transportasi.

Kebutuhan BBM untuk kereta api mencapai 60 juta kilo liter per tahun. PT KAI harus membeli BBM dengan harga Rp 9.000 per liter, sedangkan bus dan truk angkutan membeli  BBM seharga Rp 4.500 per liter karena disubsidi. Padahal dengan menggunakan angkutan kereta, baik angkutan penumpang maupun logistik akan jauh lebih efisien.

"Bisa saja diawali dengan angkutan kereta logistik khusus bahan pangan, BBM-nya disubsidi. Itu juga untuk merangsang beralihnya penggunaan angkutan kereta untuk distribusi pangan, agar harga di tingkat konsumen bisa lebih murah," ujar Yudi.