Kawasan Industri Diblokir

Gugatan buruh

Unjuk rasa kalangan buruh dan pekerja Bekasi di kawasan MM2100 kemarin dipicu langkah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi yang menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 yang menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) untuk Kabupaten Bekasi tahun 2012 sebesar Rp 1,491 juta, upah kelompok II mencapai Rp 1,715 juta, dan upah kelompok I sebesar Rp 1,849 juta.

Gugatan Apindo Kabupaten Bekasi itu sedang diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Secara terpisah, Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Sutomo membenarkan pihaknya telah mengajukan gugatan atas SK Gubernur Jawa Barat tentang UMK Kabupaten Bekasi 2012.

Sebelum SK Gubernur Jawa Barat tentang UMK Kabupaten Bekasi 2012 dikeluarkan, kata Sutomo, Apindo Kabupaten Bekasi sudah mengajukan surat keberatan atas besaran UMK kepada Gubernur.

”Upaya gugatan kami itu hal yang wajar, prosedural, dan sesuai hukum, bukan sesuatu yang harus dikonflikkan dengan aksi,” ujarnya.

Apindo berharap kalangan serikat pekerja dapat mengerti karena aksi unjuk rasa yang mereka lakukan juga akan berdampak pada pekerja.

Di pihak lain, Ketua DPC SPSI Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi R Abdullah mengatakan, mereka menuntut Apindo Kabupaten Bekasi mencabut gugatannya di PTUN Bandung dan mendesak semua perusahaan menerapkan UMK Kabupaten Bekasi 2012 sesuai SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011.

Dalam unjuk rasa kemarin, sejumlah perwakilan buruh dalam orasinya menyatakan, serikat buruh dan serikat pekerja Bekasi akan terus berunjuk rasa serta melakukan aksi perlawanan sampai Apindo Kabupaten Bekasi mencabut gugatannya.

Sementara itu, perwakilan pengelola MM2100, Darwoto, mengatakan, sebaiknya kalangan serikat buruh dan serikat pekerja menempuh prosedur hukum. Darwoto menilai kisruh upah minimum di Kabupaten Bekasi terjadi karena penentuan upah minimum dijadikan komoditas politik oleh sejumlah elite pemerintah daerah. (COK)