Aturan Migas Nonkonvensional Terbit

Menteri ESDM menetapkan wilayah kerja migas nonkonvensional berdasarkan usulan Dirjen Migas. Sebelum wilayah kerja migas nonkonvensional ditetapkan, Menteri ESDM berkonsultasi dengan gubernur yang wilayah administrasinya meliputi wilayah kerja yang akan ditawarkan.

Konsultasi ini untuk memperoleh informasi tentang penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya migas nonkonvensional menjadi wilayah kerja nonkonvensional.

Penawaran wilayah kerja migas nonkonvensional dilaksanakan Dirjen Migas melalui lelang reguler wilayah kerja dan atau penawaran langsung wilayah kerja.

Peserta lelang reguler wilayah kerja atau peserta penawaran langsung wilayah kerja wajib menyerahkan jaminan penawaran yang besarnya 100 persen dari nilai penawaran bonus tanda tangan saat penyerahan dokumen partisipasi.

Peserta lelang reguler wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan 10 persen dari komitmen pasti eksplorasi migas nonkonvensional pada 3 tahun pertama masa eksplorasi atau minimal 1,5 juta dollar AS dan 10 persen dari anggaran seluruh komitmen rencana kerja 2 tahun pertama masa eksploitasi atau minimal 1 juta dollar AS untuk wilayah kerja itu.

Adapun kriteria penilaian lelang reguler dan penawaran langsung blok migas nonkonvensional, dilakukan berdasarkan penilaian teknis terhadap komitmen 3 tahun pertama masa eksplorasi, penilaian keuangan, dan penilaian kinerja badan usaha atau bentuk usaha tetap.

Peraturan ini juga menyatakan, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengusahakan migas nonkonvensional dapat memanfaatkan data dan informasi yang dikuasai kontraktor migas atau kontraktor gas metana batubara. Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap pengusahaan migas nonkonvensional jenis gas metana batubara, wajib mengikuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara.