Uni Eropa: Pelajaran bagi ASEAN

Berbeda dengan UE yang jauh lebih siap dengan situasi psikologis region-sentrisme, negara-negara ASEAN justru sejak awal memiliki kesepahaman bahwa otoritas nasional masih menyandang kasta tertinggi dalam prinsip keanggotaan ASEAN. KTT Ke-20 ASEAN di Kamboja menunjukkan fenomena yang kuat atas keengganan negara anggota untuk mewujudkan integrasi.

Berbagai persoalan sensitif, seperti sengketa perbatasan dan Laut China Selatan, tidak dibahas secara konkret dalam KTT itu. Hal ini mengukuhkan ASEAN dengan tema dasar yang diangkatnya pada KTT itu, yakni ”kerja sama”, yang menjadi pilihan realistis dibandingkan ”integrasi”.

Sejauh ini fasilitas perdagangan dan keimigrasian yang dicapai tidak banyak mendorong keterkaitan intra-kawasan. Perdagangan bebas dengan China juga berkontribusi dalam melemahnya interaksi perdagangan di dalam kawasan.

Masyarakat di ASEAN belum punya rasa kesatuan dan kepemilikan kawasan. Bagaimanapun, ASEAN tetap jadi proyek elite bagi warga biasa. Berbeda dengan UE, ASEAN juga belum mampu mengakomodasi tiga kebutuhan pembentukan loyalitas publik, yakni politik, ekonomi, dan kepastian hukum. Di UE, dua aspek terakhir sudah dipenuhi melalui penyatuan mata uang dan keputusan regional yang diadopsi melalui ratifikasi nasional.

Tentunya sintesa dari pengalaman kedua regionalisme ini harus mampu mewujudkan format institusi regional yang lebih sempurna bagi ASEAN ke depan. Pelajaran dari krisis UE dapat diresapi agar ASEAN fokus jadi medium diplomasi yang lebih bermartabat bagi Asia Tenggara. Tak perlu terlalu jauh membentuk kosmopolitanisme parsial yang justru menanam bom waktu bagi keberlangsungan institusi regional layaknya UE.

Meski capaian ASEAN masih jauh dari UE, ada pelajaran berharga untuk meletakkan posisi ASEAN tepat menuju kerja sama paripurna. Negara-negara anggota harus segera menyadari bahwa pertumbuhan Asia diprediksi terus menguat dan terus mengambil porsi lebih besar dibandingkan dengan siapa pun di belahan bumi lainnya. ASEAN harus mampu menyeimbangkan diri dalam konstelasi ekonomi-politik dunia di era multipolar ini.

Pamungkas Ayudhaning Dewanto Research Associate di Institute for Business and Diplomatic Studies, Binus University