Indonesia dan Ekonomi Hijau

Unsur ekonomi hijau melingkupi dua dimensi lain, yaitu sosial dan lingkungan. Apa pun yang dilakukan, ketika dua dimensi itu tetap turun, kualitasnya bahkan rusak, maka tak layak suatu kegiatan disebut mempraktikkan ekonomi hijau.

Transfer teknologi, misalnya. Disebutkan, tujuannya menutup kesenjangan penguasaan teknologi antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju terkait teknologi.

Praktiknya justru mengerikan. Hal itu misalnya Thailand membuat teknologi yang ramah lingkungan untuk digunakan sendiri, sedangkan teknologi lamanya dijual ke negara-negara seperti Kamboja dan Laos dengan harga murah. ”Apakah itu yang disebut ekonomi hijau,” ujar Donatus Marut dari Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia (INFID) mempertanyakan.

Sukhdev berkali-kali menegaskan, sisi sosial dan lingkungan adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi hijau. Presiden Yudhoyono mengangkat isu keadilan yang merupakan isu sosial. Presiden berkali-kali menyebutkan ”pertumbuhan dengan keadilan”. Apa yang sebenarnya dimaksud? Apakah itu berarti Indonesia akan memacu pertumbuhan dengan ”keadilan?” Sesuai dengan enam koridor pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, bisa berarti pertambangan masih terus didorong tumbuh demi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertambangan, keadilan seperti apa yang diharapkan? Banjir? Hilangnya tanah subur? Hilangnya hak masyarakat lokal atas tanah setiap kali menghadapi korporasi besar penerima konsesi dari pihak pemerintah?

 Jika kita lihat Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan), ternyata temuan- temuan praktik yang tidak ramah lingkungan dan potensi membawa konflik sosial tidak langsung ditindaklanjuti untuk diajukan ke pengadilan. Proper hanya digunakan untuk menetapkan apakah sebuah perusahaan layak mendapat predikat emas atau sebaliknya hitam.

Saat ini tercatat setidaknya 38 titik konflik tambang antara masyarakat dan perusahaan. Rakyat ditangkap, ditembak, akibat konflik tambang. Gajah atau harimau mati di kawasan konsesi. Semua masih berlangsung hingga tahun 2012.

Saat Sukhdev ditanya, apakah konflik sosial dan hancurnya keanekaragaman hayati pertanda tidak diterapkannya ekonomi hijau? Dia menjawab dengan ucapan bernada tinggi, ”Anda (Indonesia) tidak memiliki ekonomi hijau.”