Kompas.com - 09/08/2012, 10:52 WIB
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengingatkan pengusaha agar membayar tunjangan hari raya tepat waktu. Muhaimin menyatakan akan mengumumkan perusahaan yang tidak memenuhi hak normatif buruh tersebut dan menjatuhkan sejumlah sanksi.

Muhaimin mengungkapkan hal ini di Jakarta, Rabu (8/8). Muhaimin telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.05/MEN/VII/2012 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan Imbauan Mudik Lebaran Bersama.

”Semua kepala daerah harus turut mengawasi pembayaran THR dan menindak perusahaan nakal yang menunggak. Kami akan mengumumkan perusahaan yang tak membayar THR dan memasukkannya ke daftar pengawasan,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menekankan, perusahaan harus membayar THR selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya. Pekerja yang punya masa kerja tiga bulan secara terus-menerus atau lebih berhak menerima THR. Mereka dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR satu bulan upah dan yang belum 12 bulan dihitung proporsional.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Mudji Handaya menambahkan, dari 48 kasus yang dilaporkan tahun 2011, sebagian besar bersumber dari kelalaian perusahaan membayar THR pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK). ”Namun, kami tetap mengawasi hal ini,” ujar Mudji.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menegaskan, dia menjamin perusahaan besar pasti membayar THR. Dia meminta pemerintah tidak main ancam atas hal yang belum tentu ada agar tidak memicu masalah.

”Sebaiknya pemerintah mengurusi masalah-masalah lain yang lebih penting dan substansial. Lebih baik pemerintah memikirkan cara mengantisipasi unjuk rasa September nanti,” ujar Sofjan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos mengatakan, pemerintah semestinya tidak sebatas mengumumkan, tetapi memaksa pengusaha membayar THR dan menjatuhkan sanksi jika tidak membayar.

Penguatan pengawasan

Muhaimin dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Eko Sutrisno menandatangani Peraturan Bersama tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya.

Muhaimin mengatakan, peraturan ini memperkuat fungsi dan kedudukan pegawai pengawas ketenagakerjaan. ”Ini jabatan ahli yang strategis,” ujar Muhaimin. (HAM)

 

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Fakta Terbaru Hasil Investigasi BRI Life Usai Ada Dugaan Kebocoran Data

    Ini Fakta Terbaru Hasil Investigasi BRI Life Usai Ada Dugaan Kebocoran Data

    Whats New
    Semester I 2021, Astra Graphia Bukukan Pendapatan Bersih Rp 1,25 Triliun

    Semester I 2021, Astra Graphia Bukukan Pendapatan Bersih Rp 1,25 Triliun

    Rilis
    SIDO Mau Bagikan Saham Bonus, Ini Cara Mendapatkannya

    SIDO Mau Bagikan Saham Bonus, Ini Cara Mendapatkannya

    Earn Smart
    Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

    Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

    Rilis
    Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

    Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

    Work Smart
    [TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | 'Harga Teman', Komponen Harga yang Masih Misteri

    [TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | "Harga Teman", Komponen Harga yang Masih Misteri

    Rilis
    Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Sumbang 14 Persen Emisi, PLN: Terendah di ASEAN

    Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Sumbang 14 Persen Emisi, PLN: Terendah di ASEAN

    Whats New
    Tak Sampai Setahun, Bankir Jerry Ng Jadi Orang Terkaya Nomor 5 di Indonesia

    Tak Sampai Setahun, Bankir Jerry Ng Jadi Orang Terkaya Nomor 5 di Indonesia

    Whats New
    Mengenal Perbedaan Gejala yang Ditimbulkan Varian Delta dan Delta Plus

    Mengenal Perbedaan Gejala yang Ditimbulkan Varian Delta dan Delta Plus

    Whats New
    BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun

    BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun

    Whats New
    IPO Bukalapak Dongkrak Kapitalisasi Pasar BEI hingga RP 87,6 Triliun

    IPO Bukalapak Dongkrak Kapitalisasi Pasar BEI hingga RP 87,6 Triliun

    Whats New
    Tahun Ini BTN Bakal Tutup 29 Kantor

    Tahun Ini BTN Bakal Tutup 29 Kantor

    Whats New
    Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

    Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

    Whats New
    Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

    Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

    Whats New
    [TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

    [TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

    Rilis
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X