Rasio Pajak Masih Rendah

Jakarta, Kompas - Pemerintah dinilai belum serius membenahi sektor penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013. Sejumlah kalangan beranggapan, rasio penerimaan pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2013 masih sangat rendah, yakni 12,27 persen.

Rasio penerimaan pajak tersebut naik tipis dibandingkan tahun 2012 sebesar 11,9 persen. Adapun total penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.178,9 triliun, atau menyumbang 80 persen dari total pendapatan negara Rp 1.507,7 triliun.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Suharso Manoarfa, di Jakarta, Selasa (21/8), menilai tingkat rasio penerimaan pajak selama ini tidak pernah menunjukkan peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

”Rasio penerimaan pajak yang rendah menunjukkan pemerintah lagi-lagi tidak serius dalam peningkatan kinerja pajak,” ujarnya.

Ia menambahkan, rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih diperparah dengan kasus mafia pajak sehingga mendorong sumber penerimaan pajak kian rendah.

Menurut Suharso, pemerintah seharusnya meningkatkan intensitas penerimaan pajak agar melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, diperlukan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan sektor-sektor produktif, seperti industri manufaktur, transportasi, dan telekomunikasi. Pertumbuhan sektor industri dengan sendirinya akan meningkatkan sumber-sumber penerimaan pajak.

Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika. Rasio penerimaan pajak yang sangat rendah tidak realistis di tengah potensi pendapatan negara yang besar. Hal itu dikhawatirkan memicu berlanjutnya sistem koruptif pelaku pajak.

”Idealnya, rasio penerimaan pajak terhadap PDB adalah 14 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah sudah saatnya membuat terobosan anggaran infrastruktur dengan melakukan renegosiasi pembayaran utang sebesar Rp 120 triliun yang jatuh tempo tahun 2013. Belanja modal infrastruktur perlu diprioritaskan untuk wilayah Indonesia bagian timur. Ini karena sumber ketimpangan pembangunan antarwilayah hanya bisa diatasi apabila mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian timur. (LKT)