Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KNPK: Survei GATS Pintu Masuk Terampasnya Kedaulatan Kita

Kompas.com - 17/09/2012, 02:00 WIB
Kiki Budi Hartawan

Penulis

"Sebagai pemerintah, mestinya memiliki sumber daya dan sumber dana untuk melakukan riset secara independen tentang pertembakauan dan IHT yang ada di Indonesia," terang dosen Universitas Muria Kudus.

Dia menambahkan jika argumentasi kesehatan ingin dibangun untuk mencari titik jalan keluar persoalan tembakau dan IHT di Indonesia, seyogyanya Menkes mengambil prakarsa bagaimana mencari jalan keluar yang berimbang dari sisi isu kesehatan dengan isu non kesehatan.

Kalau konsumsi tembakau dan produk ikutannya tidak bisa dihilangkan karena kepentingan yang sangat kompleks, maka dicari variabel isu riset bagaimana mengurangi dampak negatif akibat komsumsi tersebut.

"Bukan dengan memperbesar dan membangun argumen untuk menghilangkan konsumsi tembakau dan produk ikutannya dengan riset-riset yang jelas-jelas tidak memberi jalan keluar untuk menghilangkan polemik pro kontra antara isu kesehatan dan non kesehatan," tegasnya.

Menkes Mengabdi untuk Siapa? Zamhuri mengatakan pemerintah itu fungsinya memberi pelayanan, mengayomi dan melindungi kehidupan semua kelompok warga bangsa.

Menurutnya, Menkes RI tidak hanya milik salah satu kelompok masyarakat, seperti misalnya kelompok masyarakat anti rokok (kretek), tapi juga Menkesnya masyarakat yang hidup dan berjuang mempertahankan hidup dari hasil tembakau dan IHT.

"Apakah dengan terus-menerus memproduksi argumen kesehatan dengan mengimpor data riset dari luar negeri, Menkes ingin memaksakan kewenangannya dengan membangun opini yang bisa mengancam kepentingan masyarakat yang hidup dan berjung mempertahankan hidup dari tembakau dan IHT tersebut?" tanyanya.

Lebih lanjut Zamhuri menanyakan Menkes itu mengabdi untuk siapa, untuk warga Indonesia atau warga negara lain?

"Mestinya Menkes bisa lebih bijak dan arif, karena semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Menkes dan Kemenkes juga berasal dari pungutan pajak yang diperoleh dari warga  masyarakat yang hidup dan berjung mempertahankan hidup dari hasil tembakau dan IHT," tandasnya.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com