Etika Reformasi Birokrasi

Ketiga, indikator masalah dalam pelaksanaan pelayanan publik (pasokan air/listrik, ketersediaan obat di rumah sakit, pelayanan kepolisian), kesulitan yang dihadapi (nota lebih tinggi, dipersulit dalam urusan).

Keempat, memberi prakiraan adanya korupsi dan ongkos lain yang mungkin disembunyikan. Kelima, membantu warga negara mengeksplorasi kemungkinan memperbaiki pelayanan publik karena KPW adalah menjajaki berbagai pilihan yang diharapkan masyarakat dalam mengatasi beragam masalah (C Sampford, 2006: 236). Dari KPW itu akan tersingkap standar kualitas pelayanan publik, norma-normanya, biaya yang harus dibayar, termasuk ongkos yang disembunyikan (suap).

Deteksi korupsi

Melalui KPW, ada masukan tentang tingkat kepuasan pelayanan publik di berbagai sektor dan sekaligus bisa digunakan sebagai alat untuk mendeteksi atau mengukur tingkat korupsi. KPW juga berfungsi sebagai alat diagnostik bagi pejabat publik, konsultan, peneliti sebagai bahan untuk analisis dan mencari pemecahan masalah. Pejabat publik didorong untuk lebih terbuka, menentukan standar kinerja dan meningkatkan transparansi.

Dari sisi pendidikan politik, KPW menjadikan pelayanan publik sebagai forum yang memfasilitasi diskusi masyarakat pengguna tentang kinerja pemerintah. Praktik KPW ini membiasakan warga negara untuk mengambil sikap dan menuntut hak- haknya dengan meminta akuntabilitas, akses, dan respons dari pejabat publik.

KPW memberdayakan warga negara untuk mengawasi dan memantau badan pemerintah atau pemerintah daerah. Dengan KPW, ada investasi kapital sosial karena KPW mempertemukan berbagai kelompok melalui masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga bisa menjadi keprihatinan bersama.

Haryatmoko  Pengajar di UniversitasSanata Dharma dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia