Industri Pertahanan Swasta Nasional antara Telur dan Ayam

Seiring dengan niat pemerintah mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, hal ini juga menjadi peluang bagi industri pertahanan swasta dalam negeri. Apalagi dengan disahkannya Undang-Undang Industri Pertahanan, awal Oktober 2012, yang mengatur semua pemangku kepentingan.

Bertahun-tahun terbengkalai, badan usaha milik negara (BUMN) bidang pertahanan terbelit berbagai masalah, mulai dari manajemen yang buruk hingga perputaran uang yang tersendat-sendat. Di sinilah peluang industri pertahanan dalam negeri.

Secara global, perubahan era perang dingin yang dilanjutkan dengan perang asimetris membuat pergeseran paradigma industri pertahanan. Konflik regional dan terorisme internasional menjadi pusat perhatian kebijakan pertahanan. Pembelian persenjataan diarahkan ke alat-alat yang lebih fleksibel, mobilitas tinggi, dukungan logistik, dan masa pakai.

Di sisi lain, penggunaan dana publik untuk senjata mendapat tekanan. Risalah PricewaterhouseCoopers tahun 2005, The Defence Industry in 21st Century, menyebutkan, industri pertahanan berada di persimpangan jalan. Salah satu yang menjadi titik pembahasan adalah pembiayaan.

Bagaimana dengan Indonesia? Kebijakan untuk menggiatkan industri pertahanan secara resmi baru nyata sejak pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan pada awal 2011. Hingga kini, berbagai potensi masih terserak.

Salah satu pojok yang menyita perhatian pengunjung dalam IndoDefence 2012 adalah replika kokpit pesawat tempur. Siapa yang mengira bahwa sekitar 40 persen dari sistem pesawat tempur Hawk dan F-5 milik TNI Angkatan Udara menggunakan peralatan dari Infoglobal, perusahaan dari Surabaya, Jawa Timur. Sebut saja multipurpose display yang menampilkan beberapa informasi sekaligus, seperti kondisi bahan bakar, navigasi, rute, rencana penerbangan, daftar tujuan, serta informasi radar dan angin. Ada juga radar display unit yang berisi informasi yang ditangkap radar pesawat tempur, termasuk informasi jalur pesawat musuh yang akan dicegat. Bahkan, Infoglobal telah membuat control display unit yang memaparkan data penerbangan secara real time. Selain itu, ada pula tampilan monitor yang memaparkan rekaman kamera yang dipasang di depan hidung pesawat tempur. Salah satu yang pertama kali dibuat adalah digital video recorder untuk bahan evaluasi latihan pilot.

”Semua kami buat sendiri. Awalnya dengan mengutak-atik alat yang sudah ada,” tutur Adi Sasongko, Board of Director Infoglobal.

Tidak jauh dari stan Infoglobal, stan T&E-Nexus Simulation memasang replika simulator helikopter Bell 412 yang secara bergantian dicoba pengunjung. Direktur T&E-Nexus Simulation Hery Isnanto bercerita, ia justru mulai dengan pembuatan simulator helikopter untuk Malaysia. T&E-Nexus Simulation telah membangun simulator pesanan Malaysia berupa pesawat Hawk, Tank ACV 300, dan fixed wing. Di Indonesia, pihaknya juga telah membuat simulator Hawk 209 dan multi ranpur (kendaraan tempur). Awalnya, simulator dibuat dengan memperbaiki perangkat lunak dan keras yang sudah ada.

Kedua perusahaan swasta tersebut adalah contoh industri dalam negeri swasta yang jadi potensi penting industri pertahanan dalam negeri. Ada banyak keuntungan yang ditawarkan. Pertama, terkait aspek strategis. Untuk simulator, misalnya, harus diprogram dengan basis data manuver-manuver yang sesuai dengan doktrin TNI. Jika pemrograman dilakukan pihak asing, siapa yang bisa menjamin.

Kedua, soal harga. Harga yang ditawarkan industri lokal lebih murah, padahal servis yang dijanjikan lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan TNI. Selain itu, harganya juga lebih murah. Jumlah yang dibeli juga bisa lebih sedikit. Dan tentunya tanpa konsekuensi politik.

”Misalnya mereka minta ada tambahan program, kami tinggal menambah satu baris saja pada software, lewat telepon saja bisa. Kalau membeli lewat asing, tarik-menarik kontrak bisa lama,” cerita Adi yang membawahi sekitar 200 karyawan.

Soal hambatan, ada sederet hambatan yang disampaikan mulai dari yang sistematis hingga oknum yang mempersulit pengembangan alat-alat, misalnya saat harus dicoba. Namun, ada kekhasan industri militer yang harus diingat, yaitu penelitian dan pengembangan. Hal ini esensial dan membutuhkan biaya besar. Biaya dan produk berkualitas diibaratkan seperti telur dan ayam.

Saat ini, baik Infoglobal maupun T&E-Nexus Simulation harus memutar otak agar bisa menutup biaya riset dan pengembangan. Bank swasta tak mau membiayai proyek militer karena takut tak dibayar. Adapun bank pemerintah lebih terbuka asalkan ada surat keputusan. Padahal, surat itu sulit didapat jika anggaran bersifat per tahun.

(Edna C Pattisina)