Kompas.com - 29/11/2012, 08:05 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia (BI) baru saja merilis sembilan aturan perbankan yang baru. Aturan tersebut dinilai justru merugikan perbankan swasta dan asing. Benarkah?

Analis perbankan senior Katadata, Lin Che Wei, menilai sembilan paket aturan baru dari bank sentral ini mencakup tiga koridor besar, yaitu upaya memelihara stabilitas sistem keuangan, penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, serta penguatan fungsi intermediasi perbankan.

"Dari ketiga koridor tersebut, bank pelat merah mendapatkan manfaat dan kesempatan besar dari kebijakan itu," kata Che Wei di Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Menurut Che Wei, manfaat dan kesempatan besar yang dimaksud adalah mencakup pengaturan kepemilikan saham bank, kegiatan usaha dan perluasan jaringan, serta penyempurnaan kepemilikan tunggal perbankan. Misalnya, untuk pengaturan kepemilikan saham yang mengizinkan kepemilikan lebih dari 40 persen, bank-bank negara seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN merupakan bank-bank yang dikecualikan atau diizinkan memiliki lebih dari 40 persen saham.

Sementara bank-bank lain yang tidak terkena aturan tersebut adalah bank yang dimiliki oleh lembaga keuangan bank yang tergolong sehat, sudah go public, dan mempunyai komitmen mengembangkan perekonomian nasional. Bank-bank tersebut adalah Bank CIMB Niaga yang dimiliki oleh CIMB Group dan Bank Permata yang dikendalikan oleh Standard Chartered Bank.

Untuk pengaturan terkait dengan kegiatan usaha dan perluasan jaringan, BI mensyaratkan tingkat kesehatan; alokasi modal inti; besaran pangsa kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta efisiensi dan pemupukan laba.

"Di sini, bank-bank milik negara diuntungkan karena rata-rata memiliki tingkat kesehatan sangat baik dan persentase pembiayaan UMKM cukup tinggi, bahkan melebihi bank-bank lain," tambahnya.

Sebut saja, misalnya, BRI dan Mandiri. Bank swasta nasional seperti BCA juga merupakan bank dengan tingkat kesehatan sangat baik, efisien, dan mampu memupuk laba. Target kredit produktif yang disyaratkan loan to deposit ratio (LDR) sebesar minimal 70 persen bagi bank kelompok 4, yakni memiliki modal minimal Rp 30 triliun, bank-bank negara telah memenuhi persyaratan, seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Sedangkan BCA yang memiliki LDR di bawah 70 persen (sebesar 67,75 persen) terkena aturan ini. Begitu juga dengan aturan kepemilikan tunggal pada perbankan nasional. Bank-bank negara cukup membentuk unit khusus fungsi holding yang membawahi anak-anak perusahaannya.

"Bahkan melalui fungsi holding ini, bank-bank BUMN semakin leluasa mengakuisisi bank-bank lain," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.