BPH Migas: Naikkan Harga BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta agar harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Hal itu untuk mengantisipasi kuota BBM bersubsidi yang diperkirakan akan kembali melebihi batas.

Tahun ini, pemerintah mengajukan kuota BBM bersubsidi sebesar 46,01 juta kiloliter. Namun, konsumsi BBM bersubsidi di tahun ini diperkirakan bakal melonjak 48 juta kiloliter-50 juta kiloliter.

"Kalau harga BBM naik, tidak akan jebol kuotanya. Ini kan orang jadi berhemat. Itu memang ada hitungannya sendiri, yang biasanya boros (BBM), kini semakin berkurang konsumsinya (karena dinaikkan)," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng saat Serah Terima Jabatan Wakil Menteri ESDM yang lama dan baru di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (15/1/2012).

Menurut Andy, kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan tetap melebihi batas tahun ini. Hal itu terbukti dari pengalaman di tahun lalu yang sudah tiga kali mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi dari semula 40,1 juta kiloliter, lalu menjadi 44,04 juta kiloliter, dan akhirnya menjadi 45,2 juta kiloliter.

Bahkan, tambahan 1,23 juta kiloliter BBM bersubsidi di akhir 2012 lalu itu dimintakan ke anggaran kuota BBM bersubsidi di tahun 2013. Kini, pemerintah telah menggunakan sistem informasi untuk pengendalian BBM bersubsidi.

Kendati demikian, hal tersebut tidak akan menjamin bahwa kuota BBM bersubsidi akan tetap aman dan lepas dari bayang-bayang penambahan kuota BBM alias jebol.

"Pembatasan IT di sistem Pertamina itu hanya akan menahan konsumsi BBM bersubsidi. Bila tadinya 48 juta KL, kini dikurangi 1,5 juta KL menjadi 46,5 juta KL. Tapi itu kan masih tinggi," tambahnya.

Sekadar informasi, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini pernah mengatakan bahwa pihaknya setuju jika pemerintah mau menaikkan harga BBM di tahun ini. Hal itu untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan jebol di tahun ini.

Bahkan, konsumsi diperkirakan tetap melebihi kuota walaupun pemerintah di tahun ini akan menggelar sejumlah program untuk menekan kuota BBM bersubsidi. Misalnya, isu kenaikan harga BBM, penghematan konsumsi BBM bersubsidi pada kendaraan dinas, dan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).

"Kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sudah 45,2 juta KL. Kalau tahun ini 46 juta KL, itu tidak mungkin, bahkan meski ada tiga program (penghematan, kenaikan harga, dan konversi) itu jalan," kata Rudi.