32 Juta Pemilih di Jabar

BANDUNG, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Selasa (15/1), menetapkan 32,5 juta pemilih tetap untuk Pilkada Jabar pada 23 Februari 2013. Mereka yang tidak tercantum dalam daftar ini tidak lagi dimungkinkan untuk memberikan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk seperti pada Pemilihan Presiden 2009.

Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan dalam rapat pleno terbuka di aula KPU Provinsi Jabar di Bandung. Total DPT sebanyak 32.536.980 orang, meliputi 16.382.180 pria dan 16.154.800 wanita, tersebar di 74.948 tempat pemungutan suara (TPS). Rapat penetapan diikuti perwakilan KPU dari 26 kabupaten/kota di Jabar. Pemilih terbanyak di Kabupaten Bogor 3.339.895 orang dan terkecil di Kota Banjar 139.386 orang.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, DPT sudah final. Dengan demikian, peluang bagi orang yang tidak tercantum di dalamnya untuk memberikan suara telah tertutup. ”Pilkada Jabar tidak bisa menggunakan KTP sebagai pengganti kartu pemilih seperti Pilpres 2009,” katanya.

Jumlah DPT berawal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)  36.636.312 orang disaring menjadi daftar pemilih sementara sebanyak  32.346.161 orang.  Menurut  Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Jabar Ferdhiman, pengurangan signifikan dari DP4 menjadi DPS sekitar 4 juta orang dipicu berbagai hal, seperti pemilik nama sudah pindah alamat dan meninggal.

Masa kampanye selama 7-20 Februari. Pilkada diikuti pasangan Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib, Irianto MS Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim, Dede Yusuf Macan Effendi-Lex Laksamana Zaenal Lan, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, dan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki.

Sementara itu, hingga H-7 pemungutan suara, distribusi logistik Pilkada Sulawesi Selatan masih terganggu cuaca buruk. Gelombang tinggi di perairan Sulsel bagian selatan menyebabkan pengiriman surat suara ke Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kepulauan Selayar belum dapat dilakukan.

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Zulfinas Indra, Selasa, mengemukakan, distribusi logistik tidak mungkin dilakukan melalui transportasi laut. Satu- satunya jalan adalah mengirim surat suara menggunakan helikopter. ”Kalau lewat udara juga sulit dilakukan, sebaiknya pemungutan suara di Selayar ditunda,” ungkapnya.

Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, mengaku tengah berkoordinasi dengan Komando Daerah Militer VII/Wirabuana untuk meminjam helikopter jenis super puma. ”Dengan kapasitas yang besar, super puma diharapkan efektif menjangkau daerah yang distribusi logistiknya masih terganggu,” ungkapnya.

Sistem noken

Untuk meminimalkan ketidakakuratan dan kecurangan dalam pilkada di Papua, KPU setempat menetapkan petunjuk teknis penggunaan sistem noken. Hasjim Sangadji, anggota KPU Provinsi Papua, menjelaskan, sistem noken harus dilaksanakan sebagai berikut, pertama, noken yang digunakan digantung pada tiang atau dikalungkan di leher seseorang yang berdiri di tengah lapangan. Kedua, setelah penyerahan suara, isi noken harus dibuka dan dihitung oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berikutnya, surat suara harus dicoblos pada gambar pasangan yang pilih dan setelah itu dibuat berita acara pemilihan.