Pak Pos yang Ditunggu

KOMPAS.com - Suatu hari di tahun 1999, seorang pejabat di PT Pos Indonesia mengakui, kehadiran surat elektronik telah memukul bisnis utama mereka. Tidak ada lagi keramaian di kantor pos untuk berkirim kartu ucapan hari raya seperti masa-masa sebelumnya. Padahal, kebiasaan berkirim surat atau kartu ucapan itu juga telah menumbuhkan percetakan dan perdagangan benda-benda pos. Kantor pos tidak lagi menjadi obyek liputan yang menarik pada saat hari raya.

Kehilangan yang sama juga terasa di rumah. Kini tidak ada lagi romantisisme menunggu pak pos datang mengantarkan surat. Tidak ada lagi bincang-bincang akrab dengan pak pos yang sudah mengantar surat bertahun-tahun.

Layanan PT Pos Indonesia makin tenggelam ketika bank-bank juga menyediakan layanan kirim uang. Apalagi, bank-bank menyediakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di banyak tempat yang pengiriman uang bisa sampai saat itu juga. Layanan ATM ini langsung menghantam layanan wesel pos yang lama, mahal, sulit dijangkau, dan tidak 24 jam.

Sejak hilangnya kebiasaan berkirim surat dan wesel ini, pudar juga pamor Pos Indonesia. Mungkin ada yang berpikir, Pos Indonesia tinggal tunggu umur saja, tetapi nyatanya tidak demikian.

Baru-baru ini Komite Privatisasi melarang Pos Indonesia menawarkan saham perdana (IPO). Berita ini tentu saja mengejutkan. Bukan karena larangannya, tetapi karena Pos Indonesia akan menjual sahamnya. Jika bisa menjual saham, berarti kinerja perusahaan ini bagus.

Kinerja Pos Indonesia boleh dibilang menakjubkan. Jika tahun 2004 perseroan ini masih rugi Rp 236 miliar, masih terus merugi hingga tahun 2008 sebesar Rp 71 miliar, tahun 2009 perseroan mulai membukukan laba hingga Rp 98 miliar. Lalu berturut-turut membukukan laba Rp 45 miliar tahun 2010, Rp 156 miliar tahun 2011, dan Rp 234 miliar (belum audit) tahun 2012.

Keuntungan ini diraih karena Pos Indonesia menyediakan beragam layanan berbasis jaringan. Keberadaan kantor pos di seluruh Indonesia menjadi kekuatan utama Pos Indonesia.

Akhir tahun lalu Pos Indonesia menandatangani kerja sama dengan PT Pelni. Jadilah seluruh kantor pos di Indonesia menjual tiket Pelni. Sinergi ini tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga sangat menguntungkan masyarakat.

Masyarakat yang tinggal jauh dari pelabuhan bisa membeli tiket kapal laut di kantor pos terdekat. Di kantor pos itu, masyarakat bisa mengecek jadwal kedatangan kapal dan ketersediaan tiket karena informasi yang tersedia tersambung langsung ke jaringan komputer PT Pelni.

Awal bulan ini, Pos Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Bank Mandiri Tbk dan PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) untuk mendirikan bank patungan (join venture bank). Dengan bank patungan ini, nasabah Mandiri dan Taspen bisa memanfaatkan jaringan Pos Indonesia.

Saat ini jaringan Pos Indonesia berupa 3.702 kantor dalam jaringan (online) dari 3.800 kantor cabang. Selain itu masih ada 1.380 agen pos yang terhubung dalam jaringan.

Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana yakin tahun ini pendapatan perseroan akan terus naik. Target tahun ini perseroan bisa meraup untung Rp 314 miliar.

Ketut juga menargetkan, tahun 2016 Pos Indonesia akan menjadi perusahaan jaringan paling terkemuka di Indonesia. Namun, tentunya untuk bisa mencapai ke hal itu, Pos Indonesia harus melakukan banyak hal termasuk investasi. Inilah yang mendorong Pos Indonesia ingin privatisasi.

Apabila Pos Indonesia tidak boleh privatisasi, tidak ada salahnya pemerintah ikut membantu mencari jalan keluar. Misalnya dengan menambah penyertaan modal. Soalnya jika Pos Indonesia harus mencari pinjaman, tentu ada konsekuensi bunga. Kita tunggu, jalan keluar apa yang terbaik dari pemerintah. (M Clara Wresti)