Pengamat: Sepeda Motor Masuk Tol Ide Konyol

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menjelaskan, rencana sepeda motor untuk bisa masuk ke jalur jalan tol merupakan ide konyol. Hal ini disebabkan rencana tersebut akan menyalahi aturan yang ada.

"Itu tidak akan efektif menekan kemacetan Ibu Kota, apalagi jika sepeda motor itu masuk ke bahu jalan, itu akan melanggar aturan," kata Djoko saat diskusi "Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Kawasan Perkotaan" di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Djoko menegaskan, bahu jalan di jalur tol itu dipergunakan dalam kondisi darurat, misalnya saat terjadi kecelakaan, jalur ini akan digunakan untuk evakuasi. Atau, jalur ini dipergunakan sebagai jalur pemeriksaan dari badan pengelola jalan tol masing-masing.

Sebenarnya, ide sepeda motor masuk jalan tol itu sudah pernah dilakukan di Rajamandala di kawasan Sukabumi. Pengguna hanya perlu membayar Rp 500 sekali jalan. Namun, pada 1998 lalu, jalur sepeda motor ini dihapus karena dinilai tidak efektif.

"Masalahnya, saat mau membangun Tol Surabaya-Madura, ada peraturan pemerintah yang diubah sehingga sepeda motor bisa masuk kembali ke jalan tol melalui jalur khusus," tuturnya.

Memang, kata Djoko, saat sepeda motor masuk jalan tol, kondisi jalur khusus untuk motor ini akan aman bagi penumpang. Masalahnya, saat pengguna sepeda motor keluar dari jalan tol, kondisinya akan sama lagi, yaitu macet. Sekadar catatan, sepeda motor merupakan penyebab kecelakaan tertinggi di jalan raya. Hal inilah yang menyebabkan sepeda motor akan dinilai riskan jika dibuatkan jalur meskipun khusus.

"Kalau mau sepeda motor masuk jalan tol, buat saja jalur baru. Jangan pakai bahu jalan karena bahu jalan itu wajib ada. Padahal, di Malaysia, meski jalan tol juga disediakan untuk sepeda motor dengan gratis, mereka tidak ada yang mau masuk," tuturnya.

Solusinya, harus ada regulasi sepeda motor, misalnya khusus cc nya. Sepeda motor sekarang memiliki cc tinggi. Padahal, kondisi sepeda motor di Ibu Kota harus memiliki cc rendah, maksimal 70 cc.

"Otomatis, kalau cc-nya rendah, dia tidak akan melaju kencang, tidak jauh-jauh mengendarai sepeda motor. Semua pakai transportasi publik. Seperti di luar negeri, mereka malah memakai sepeda motor dengan cc rendah atau memakai sepeda motor listrik," lanjutnya.

Namun, agar tidak mengganggu perekonomian karena penjualan sepeda motor di dalam negeri juga cukup tinggi, pemerintah bisa mengatur pembelian sepeda motor dengan cc tinggi bisa dibeli di zona daerah tertentu atau di kawasan pedesaan. Atau, bisa juga sepeda motor bisa dipakai di daerah yang tidak ada sarana angkutan publiknya.

"Di China saja, sepeda motor dengan cc tinggi malah buat ojek. Nanti sepeda motor dengan cc tinggi di dalam negeri bisa dikhususkan di pedesaan agar bisa mengangkut hasil pertanian ke kota," tuturnya.