Menkeu Cari Solusi Struktural Perpajakan

Kompas.com - 22/05/2013, 01:59 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS - Korupsi perpajakan terus berulang. Permasalahan yang menggerogoti kapasitas pembangunan negara ini harus dicarikan solusi struktural agar tidak terus berulang pada waktu-waktu mendatang.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam keterangan pers pertamanya seusai serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/5).

Chatib mengatakan, pihaknya perlu mendengarkan terlebih dahulu duduk persoalan korupsi di sektor perpajakan. Sore hari setelah serah terima jabatan kemarin, Chatib menggelar rapat pimpinan Kementerian Keuangan. Salah satu agendanya adalah mendengarkan laporan dari Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany.

”Dari situ kita akan coba pikirkan langkah-langkah terbaik untuk mengatasinya. Terus terang ada perhatian semua pihak bahwa proses seperti ini berulang. Ini bukan baru yang pertama kali. Jadi, kita harus duduk secara serius untuk melihat penanganan seperti apa, dan juga harus ada resep yang sifatnya lebih struktural dan preventif, tidak sekadar punishment, tetapi ada soal-soal yang lebih jauh dari itu yang belum bisa saya sampaikan sekarang,” kata Chatib.

Secara terpisah, Fuad Rahmany mengakui, masih ada pegawai pajak yang korupsi. Oleh sebab itu, pihaknya menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap para pelaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menjalin kerja sama dalam mengungkap kasus. DJP berkomitmen memperkuat pengawasan horizontal di antara pegawai pajak.

”Memang berat. Saya bilang KPK, terusin saja. Tidak apa-apa. Walaupun wajah kita menjadi belang bentong, biarin aja. Yang penting tujuan akhirnya akan bagus. Dan, mudah-mudahan nanti DJP menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan, tetapi enggak tahu kapan,” kata Fuad.

Penerimaan pajak menjadi modal finansial utama pembangunan dan penyelenggaraan negara. Rata-rata porsinya mencapai sekitar 80 persen dari total penerimaan negara. Meski demikian, diyakini potensinya lebih besar lagi. Korupsi menjadi salah satu faktor yang menggerogotinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Minimnya data pajak menyebabkan potensi di sejumlah sektor belum terjaring maksimal. Hal itu antara lain di sektor properti, pertambangan, perminyakan, dan perkebunan.

Rasio pajak juga masih rendah. Dari sekitar 60 juta wajib pajak (WP) orang pribadi yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, baru sekitar 25 juta WP yang membayar pajak. Sementara dari sekitar 5 juta WP badan usaha yang memiliki laba, baru sekitar 520.000 badan usaha yang membayar pajak. (LAS)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Iklan?

Apa yang Dimaksud dengan Iklan?

Whats New
Program Makmur Pupuk Kaltim Berhasil Tingkatkan Produktivitas Buah-buahan

Program Makmur Pupuk Kaltim Berhasil Tingkatkan Produktivitas Buah-buahan

Rilis
UMKM Mau Tingkatkan Penjualan? Coba Strategi Omnichannel

UMKM Mau Tingkatkan Penjualan? Coba Strategi Omnichannel

Smartpreneur
Pendapatan Bunga Melesat, Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 564 Miliar

Pendapatan Bunga Melesat, Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 564 Miliar

Rilis
Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Whats New
Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

Whats New
IHSG Turun 1,02 Persen di Perdagangan Sesi I, Asing Lepas PTBA, BBRI, dan BBCA

IHSG Turun 1,02 Persen di Perdagangan Sesi I, Asing Lepas PTBA, BBRI, dan BBCA

Whats New
Jadi Bank Syariah Besar, BSI Diprediksi Bakal Jadi Penopang Industri Halal Nasional

Jadi Bank Syariah Besar, BSI Diprediksi Bakal Jadi Penopang Industri Halal Nasional

Rilis
TOWR Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun Dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

TOWR Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun Dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

Whats New
Garuda Indonesia Hadirkan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

Garuda Indonesia Hadirkan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

Spend Smart
Laba Bersih BTPN Syariah Melesat 116 Persen Jadi Rp 1,1 Triliun

Laba Bersih BTPN Syariah Melesat 116 Persen Jadi Rp 1,1 Triliun

Whats New
El Salvador Tambahkan 25 Juta Dollar AS Bitcoin ke Kas Negara

El Salvador Tambahkan 25 Juta Dollar AS Bitcoin ke Kas Negara

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Karyawan Tuding Dirut Liburan Pakai Fasilitas Kantor,  Manajemen Garuda: Seluruh Biaya Ditanggung Pribadi

Karyawan Tuding Dirut Liburan Pakai Fasilitas Kantor, Manajemen Garuda: Seluruh Biaya Ditanggung Pribadi

Whats New
Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.