BBM Naik, Anggaran Negara Tetap Boros

Kompas.com - 22/05/2013, 07:50 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai Rabu (22/5/2013) ini, pemerintah dan DPR akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013. Berdasarkan data yang diterima KONTAN, calon revisi beleid anggaran negara ini memperlihatkan defisit nan menganga serta memberi sinyal pesimisme pemerintah.

Mari kita bedah dari sisi penerimaan. Pemerintah menurunkan target penerimaan negara sekitar Rp 41 triliun. Target semula APBN 2013 adalah Rp 1.529 triliun, kini dipangkas menjadi Rp 1.488 triliun.

Dari sisi belanja, alokasinya naik Rp 39 triliun dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.722 triliun. Alhasil defisit anggaran perubahan naik Rp 80 triliun dari Rp 153 triliun menjadi Rp 233 triliun.

Niat pemangkasan anggaran subsidi energi tidak tecermin dalam RAPBNP 2013. Anehnya, subsidi energi dan anggaran belanja pemerintah tetap melonjak.

Mari kita lihat alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah berniat menaikkan harga jual bensin menjadi Rp 6.500 dan solar menjadi Rp 5.500 per liter, plafon subsidi BBM tetap saja naik Rp 16,11 triliun. Anggaran subsidi listrik juga Rp 19,04 triliun meski tahun ini tarif listrik naik sudah sebesar 15 persen. Jadi, buat apa menaikkan harga BBM subsidi, ya?

Herry Purnomo, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, kemarin, menjelaskan, kenaikan anggaran belanja sekitar Rp 39,03 triliun sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dana subsidi energi dan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro, menambahkan, kuota BBM subsidi ditambah dari 46 juta kiloliter (kl) menjadi 48 juta kl sehingga dana subsidi BBM naik.

Secara umum, RAPBNP 2013 menyiratkan pesimisme pemerintah menghadapi tahun ini. Lihat saja, asumsi pertumbuhan ekonomi dipangkas dari 6,8 persen (APBN 2013) menjadi 6,2 persen (RAPBNP). Di sisi lain, proyeksi inflasi dinaikkan dari 4,9 persen ke 7,2 persen.

Akibat pemangkasan asumsi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara dari pajak dan bea cukai turun Rp 53,6 triliun, dari Rp 1.193 triliun menjadi Rp 1.139 triliun. Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, melihat pemerintah memiliki beberapa peluang mengisi kas negara, di antaranya memburu wajib pajak baru dari kalangan perorangan.

Selain itu, penerbitan surat utang negara bisa menjadi pilihan untuk menambal kekurangan anggaran negara. Hitungan Kementerian Keuangan, perlu sekitar Rp 60 triliun tambahan surat utang baru.

Namun, yang harus diingat pemerintah, inflasi berpotensi naik menjadi 7,2 persen dan menjadi patokan pembeli obligasi negara untuk meminta bunga tinggi. Lagi-lagi negara harus menggali utang berbunga mahal dan ujungnya pembayar pajak yang harus menanggungnya. (Herlina KD, Asep MZ, Anna SP, Herry Prasetyo/Kontan)

 

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

    Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

    Rilis
    [TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

    [TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

    Rilis
    Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

    Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

    Whats New
    Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

    Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

    Rilis
    Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

    Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

    Spend Smart
    Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

    Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

    Whats New
    BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

    BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

    Whats New
    Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

    Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

    Whats New
    Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

    Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

    Whats New
    BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

    BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

    Whats New
    Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

    Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

    Whats New
    Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

    Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

    Whats New
    Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

    Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

    Whats New
    Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

    Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

    Whats New
    Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

    Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X