Kompas.com - 19/06/2013, 07:32 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak agar jangan ragu lagi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi karena paket kompensasi sudah di tangan. Semakin ditunda, semakin tinggi ketidakpastian pasar, dan semakin marak terjadi penyelewengan BBM di lapangan.

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Sementara paket kompensasi yang disyaratkan Presiden untuk mengambil kebijakan itu sudah di genggaman saat pemerintah dan DPR mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, A Tony Prasetiantono, Selasa (18/6/2013), berpendapat, pemerintah tinggal mengeksekusi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah perlu merebut sentimen positif dari pasar yang selama ini cenderung negatif.

Jika eksekusi ditunda-tunda, kata Tony, pemerintah akan dianggap tidak becus mengelola fiskal. Ini akan direspons negatif para investor.

”Masalah leadership dan manajemen fiskal menjadi ganjalan terbesar yang membuat rupiah sulit menguat. Berbagai momentum telah disia-siakan. Kali ini tidak boleh lagi,” kata Tony.

Sekarang, Tony menambahkan, ada saja yang berpikir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum tentu berani menaikkan harga BBM bersubsidi. Bila anggapan tersebut menjadi kenyataan, kegaduhan pada Rapat Paripurna DPR, Senin malam, saat hendak mengesahkan APBN-P Tahun 2013, berarti hanya main-main. Hal ini sangat buruk.

Menteri Keuangan M Chatib Basri, dalam keterangan pers di Jakarta, menyatakan, harga BBM pasti naik. Namun, pemerintah harus memastikan, ketika harga BBM naik, paket kompensasi juga bisa langsung digelontorkan.

Karena itu, kata Chatib, pemerintah harus menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan dan ditentukan. Anggaran paket kompensasi termasuk dalam APBN-P Tahun 2013. Kesiapan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) harus menunggu proses administrasi Undang-Undang APBN-P Tahun 2013 tuntas diturunkan sampai daftar isian pelaksanaan anggaran.

”BBM bukan lagi persoalan naik-tidaknya. Harga BBM akan naik. Pemerintah butuh waktu. Hasil atau persetujuan DPR harus diundang-undangkan. Dengan demikian, ada proses administrasi, baik di parlemen maupun di pemerintah,” kata Chatib.

Proses administrasi, menurut Chatib, diusahakan secepat mungkin. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sepenuhnya menunggu proses tersebut. ”Tidak ada upaya men-delay atau memperlambat,” kata Chatib.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

    Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

    Earn Smart
    Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

    Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

    Whats New
    Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

    Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

    Whats New
    Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

    Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

    Whats New
    Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

    Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

    Whats New
    Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

    Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

    Earn Smart
    Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

    Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

    Whats New
    Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

    Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

    Whats New
    Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

    Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

    Whats New
    KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

    KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

    Whats New
    Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

    Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

    Whats New
    Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

    Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

    Whats New
    Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

    Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

    Whats New
    Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

    Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

    Whats New
    IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

    IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.