Ada Warga Miskin Tak Terima BLSM, Ini Tanggapan Pemerintah

Kompas.com - 25/07/2013, 11:42 WIB
Seorag warga menempelkan poster di kantor Kelurahan Timuran, Solo, Selasa (25/6/2013) KOMPAS.COM/M WismabrataSeorag warga menempelkan poster di kantor Kelurahan Timuran, Solo, Selasa (25/6/2013)
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya angkat bicara soal daftar penerima kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang meleset atau tidak tepat sasaran.

Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan atau Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan sumber data penerima kartu perlindungan sosial (KPS) berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011. Namun pemerintah mengklaim telah menyempurnakan data tersebut untuk meningkatkan akurasi data.

"Memang data tersebut buatan orang, pasti ada kesalahan. Ada masyarakat miskin yang tidak dapat dan sebaliknya ada masyarakat yang layak justru malah mendapatkan paket kompensasi itu," kata Bambang saat konferensi pers di Kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Bambang menambahkan, jumlah penerima kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi di tahun ini mencapai 15,5 juta rumah tangga atau 65,6 juta jiwa. Angka tersebut merupakan lebih dari dua kali lipat dari data masyarakat miskin pada tahun yang sama atau yang hanya mencapai 11,66 persen masyarakat miskin atau hanya mencakup 5,7 juta rumah tangga atau 28,6 juta jiwa.

Untuk memperoleh data penerima kompensasi tersebut, apalagi untuk membedakan siapa yang berhak dan tidak dalam menerima kompensasi, kata Bambang, tidak dapat dilihat secara kasat mata, khususnya dari sisi bentuk rumah atau hanya penghasilan semata. Namun ada beberapa aspek atau variabel yang menjadi penentu penerima paket kompensasi itu.

Di sisi lain, metodologi pemeringkatkan calon penerima paket kompensasi ini menggunakan kombinasi berbagai variabel penentu dengan mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing serta membuat penentuan calon penerima paket kompensasi yang tidak mudah dijelaskan.

"Jadi ada dinamika sosial yang terjadi dari tahun 2011 ke tahun 2013, yang memungkinkan terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat. Konsekuensinya, ada yang terlihat lebih miskin justru tidak menerima paket kompensasi dibanding dengan yang terlihat mampu," tambahnya.

Sehingga, pemerintah mengklaim tidak bisa membedakan hanya dengan melihat satu aspek, seperti kepemilikan aset semata. Misalnya ada sebuah keluarga dengan rumah berbentuk kayu, suami bekerja sebagai tukang ojek dan istrinya sebagai guru, beranak satu. Di sisi yang lain, ada keluarga yang memiliki rumah tembok dengan suami bekerja sebagai guru dan istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Namun keluarga ini memiliki lima anak.

"Berkaca pada kasus tersebut, pemerintah akan memberi kompensasi ke keluarga yang kedua. Sebab ada kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja dan memiliki jumlah tanggungan lebih banyak," jelasnya.

Solusinya, bila ada masyarakat miskin yang belum mendapat paket kompensasi tersebut, maka bisa melaporkan ke desa atau kelurahan setempat. Musyawarah desa atau musyawarah kelurahan diharapkan memberi persetujuan final nama atau alamat rumah tangga yang berhak mendapatkan paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Spend Smart
Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Whats New
Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Whats New
Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Whats New
Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Whats New
UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

Smartpreneur
KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

Rilis
LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Whats New
Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Whats New
Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Whats New
Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Rilis
Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Whats New
Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.