Presiden Minta Menteri Bekerja 24 Jam Pastikan Paket Kebijakan Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri segera menjalankan paket kebijakan penyelamatan ekonomi terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah dirumuskan dan diumumkan ke publik pada Jumat (24/8/2013) siang ini.

Presiden pun meminta agar kepala daerah dilibatkan dalam mensukseskan pelaksanaan paket kebijakan tersebut. "Jangan lupa para gubernur juga diberitahu, dilibatkan, dengan demikian semua bekerja. Mari kita lakukan lagi langkah-langkah yang dulu kita lakukan pada 2008," kata Yudhoyono dalam sambutannya saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.

Dia pun meminta menteri-menteri terkait bekerja 24 jam untuk memastikan kalau paket kebijakan yang telah dirumuskan itu berjalan.  Yudhoyono juga meminta agar interaksi antara Pemerintah dengan dunia usaha tetap berjalan.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akhirnya menyampaikan paket kebijakan soal penyelamatan ekonomi, khususnya setelah terjadi penurunan IHSG dan pelemahan rupiah akhir-akhir ini.

Paket kebijakan ini meliputi paket kebijakan fiskal, moneter, pasar modal hingga industri. Paket kebijakan ini juga akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan dan memastikan defisit transaksi berjalan bisa terjaga di level aman.

"Pemerintah memastikan pembiayaan APBN Perubahan 2013 dalam kondisi aman. Insentif yang akan diberikan ini baik di tingkat Kementerian Keuangan maupun industri padat karya," kata Hatta di Kantor Presiden, Jakarta.

Paket kebijakan penyelamatan ekonomi ini yakni:
1. Relaksasi pembatasan fasilitas kawasan berikat untuk penduduk
2. Penghapusan pajak penghasilan (PPn) untuk buku
3. Penghapusan pajak penghasilan barang mewah (PPn BM) untuk produk dasar yang sudah tidak tergolong barang mewah
4. Pentingnya menjaga upah minimum provinsi (UMP) agar mencegah pemutusan hubungan kerja
5. Pemberian skema kenaikan UMP mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL)
6. Pemberian insentif untuk pengembangan dan riset (research and development)
7. Mengoptimalkan penggunaan tax allowance untuk insentif investasi
8. Menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga tingkat inflasi
9. Mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura dari berbasis kuantitas (kuota) menjadi berbasis harga
10. Mempercepat investasi dengan menyederhanakan perizinan dan mengefektifkan layanan satu pintu
11. Mempercepat dan merampungkan Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang lebih ramah terhadap investor
12. Mempercepat program investasi berbasis agro, CPO, kakao, rotan, mineral logam, bauksit dan tembaga dengan memberi insentif berupa tax holiday dan tax allowance
13. Mempercepat proses penyelesaian investasi yang sudah ada misalnya pembangkit tenaga listrik, migas, pertambangan, mineral dan infrastruktur

Hatta juga menjelaskan, paket kebijakan ini akan juga ditambah dengan paket kebijakan moneter dan pasar modal baik dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Harapannya, paket kebijakan ini mampu menurunkan defisit transaksi berjalan di kuartal III dan kuartal IV. Ini juga akan menjaga iklim dunia usaha dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dijaga pada level yang realistis," tambahnya.