Pengusaha Tetap Sulit Penuhi Tuntutan Buruh Rp 3,7 Juta

Setelah sebelumnya suara pengusaha diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kini penolakan atas tuntutan juga disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Sikap Kadin sama dengan Apindo, saya kan Wakil Ketua Apindo," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja, Benny Soetrisno, kepada Kompas.com, saat ditemui di kantor Kadin, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Benny yang juga merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Apindo tidak mau berpanjang lebar untuk berkomentar soal tuntutan buruh. "Sikap kita sama, sama Pak Sofjan," imbuhnya.

Ditemui di kantornya di bilangan Kuningan, Jakarta, Selasa (20/8/2013) lalu, Sofjan Wanandi mengatakan, pengusaha sulit mengabulkan tuntutan buruh.

"Saya pikir pengusaha pasti tidak bisa. Buruh boleh minta gaji berapa saja. Tapi kalau kenyataannya kita enggak bisa memenuhi, silakan cari kerjaan di tempat lain," ujarnya.

Sofjan mencontohkan, pemutusan hubungan kerja dilakukan empat perusahaan asal Korea Selatan yang beroperasi di Cakung, Jakarta Timur, cukup membuktikan bahwa industri manufaktur tak sebesar yang dibayangkan buruh.

Margin keuntungan industri garmen cukup minim sehingga pengusaha akan mempertimbangkan pindah jika ditekan dengan permintaan upah tinggi. Tipikal perusahaan asing, ujar Sofjan, sekali keluar dari suatu negara tidak akan kembali lagi, dan memilih luar negeri yang jauh lebih kompetitif.

Sebagai informasi, aksi demo buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 50 persen menjadi Rp 3,7 juta pada 2014 terakhir terjadi pada Selasa (3/9/2013). Pada hari itu, sekitar 2.000 buruh mengepung kantor Jokowi-Basuki, kantor Balaikota DKI Jakarta, di Merdeka Selatan, Jakarta. Oleh pihak yang sama, aksi serupa akan kembali digelar pada Kamis (5/9/2013).

Tuntutannya masih sama dengan aksi-aksi sebelumnya. Dari keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi Kompas.com, diketahui rencananya sebanyak 30.000 buruh akan berada di Bundaran Hotel Indonesia sekira pukul 10.00 WIB.

Dari situ, massa akan bergerak ke Istana Negara dan kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya bergerak ke dua titik, kantor Kementerian Kesehatan dan kantor PT Jamsostek. Massa akan mengakhiri aksinya di kantor Kemenakertrans.