Penggelapan Pajak oleh Korporasi Multinasional Makin Canggih

Kompas.com - 22/11/2013, 09:10 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com
- Penggelapan pajak yang dilakukan oleh korporasi multinasional semakin canggih dan belum banyak terjamah. Belakangan, perhatian dunia internasional semakin menguat. Di Indonesia, indikasi masifnya persoalan penggelapan pajak tersebut sejak 2012.

Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak menggelar pertemuan keenam di Jakarta, Kamis (21/11/2013). Agendanya adalah membahas cara-cara mempromosikan pertukaran informasi mengenai pajak guna menghindari penggelapan pajak. Hadir dalam kesempatan itu perwakilan dari 80 negara dan 11 organisasi internasional.

Menteri Keuangan M Chatib Basri memberikan pidato kunci dalam pembukaan. Selanjutnya, Ketua Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak Kosie Louw memberikan sambutan.

Seusai acara, Chatib menyatakan, penggelapan pajak oleh korporasi multinasional adalah persoalan nyata di Indonesia, tetapi bukan permasalahan terbesar. Hal ini juga menjadi persoalan di sejumlah negara.

”Inilah mengapa Indonesia menginisiasi pertemuan ini karena kami ingin mengembangkan sistem untuk meminimalkan penggelapan pajak,” kata Chatib.

Mengingat modus penggelapan pajak lintas negara, menurut Chatib, antisipasi yang diperlukan juga harus melibatkan kerja sama antarnegara. Namun, karena setiap negara punya peraturan dan kedaulatan, forum kerja sama untuk berbagi informasi menjadi sangat penting.

Modus canggih

Secara terpisah, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Chandra Budi menegaskan, modus utama penggelapan pajak oleh korporasi multinasional adalah dengan cara memindahkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Atau memindahkan kerugian ke negara yang tarif pajaknya lebih tinggi.

Pada 2012, Indonesia terindikasi dijadikan negara yang menjadi tujuan pemindahan kerugian perusahaan multinasional. Hal ini tampak dari 7.000 perusahaan penanaman modal asing yang mengklaim rugi lebih dari satu tahun. Implikasinya, mereka tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) badan selama periode itu. Namun, anehnya mereka terus beroperasi.

Sejauh ini, kata Chandra, Direktorat Jenderal Pajak tengah meneliti kejanggalan tersebut. Meski demikian, hasilnya belum diketahui.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X