Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/02/2014, 14:13 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Adhi Karya (Persero) Tbk menyatakan menunggu keputusan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengenai nilai kurs yang harus dipakai guna menentukan berapa yang harus dibayar PT Jakarta Monorail untuk tiang-tiang pancang monorel yang telah dibangun Adhi Karya dari tahun 2004-2007.

”Penentuan kurs ini sangat penting karena menyangkut berapa besar yang harus dibayar JM (Jakarta Monorail) kepada kami dan kami tidak dituduh menggelembungkan nilai proyek,” kata Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan, di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Dalam laporan hasil uji tuntas (due diligence) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bulan April 2010 dikatakan, porsi pekerjaan yang telah dilakukan Adhi adalah sebesar 14.887.252,20 dollar AS dikurangi Rp 233.188.159. Dalam laporan itu, BPKP menggunakan mata uang dollar AS. Pada saat itu, kurs dollar AS terhadap rupiah sebesar Rp 9.161. Dengan demikian, jika dikonversi ke rupiah, nilainya sekitar Rp 130 miliar. Pemakaian perhitungan dollar AS ini sesuai dengan kontrak kerja yang penghitungannya juga menggunakan dollar AS.

Namun, saat itu, meski sudah ada kesepakatan, JM tak juga membayar kepada Adhi. Hingga tahun 2012, ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, JM diberi kesempatan lagi untuk meneruskan pembangunan monorel itu.

Untuk meneruskan proyek itu, JM harus membayar kewajiban kepada Adhi. Mereka berdua setuju untuk menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Ami Nirwan Alfiantori (ANA) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hasil audit ANA mengatakan, nilai pekerjaan yang telah dilakukan Adhi sebesar Rp 193,662 miliar. Lalu, Adhi dan JM sepakat nilai pembayaran tiang monorel dan dokumen-dokumen pendukungnya adalah sebesar Rp 190 miliar sudah termasuk PPN.

Walaupun sudah ada kesepakatan, JM menawar untuk membayar sesuai dengan hasil uji tuntas BPKP sebesar Rp 130 miliar. ”Di sinilah kami memilih menunggu keputusan BPKP. Pembukuan kami memang mengatakan nilainya Rp 130 miliar ketika itu. Namun, dengan kerugian waktu yang kami tanggung sejak tahun 2010 hingga sekarang, wajar jika berkembang menjadi Rp 190 miliar,” tutur Kiswo.

Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk M Choliq mengatakan, Waskita Karya tidak akan melakukan pekerjaan apa pun jika tidak ada kontrak kerja dan tak ada uangnya. Seperti diketahui, Waskita Karya mendapat kesempatan membangun pekerjaan sipil monorel dari JM.

”Kami hanya diminta membangun konstruksinya. Adapun pengadaan kereta, kelistrikan, dan sebagainya bukan kami,” kata Choliq.

Choliq mengakui, Waskita telah melakukan pekerjaan ground breaking proyek monorel, tetapi belum berlanjut. ”Kalau pekerjaan ground breaking hanya kecil saja, cuma Rp 4-5 miliar,” kata Choliq. (ARN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Panggil Kepala Bapanas ke Istana, Bahas Apa?

Jokowi Panggil Kepala Bapanas ke Istana, Bahas Apa?

Whats New
Tuduhan Hindenburg Research Ini Bikin Duit Ratusan Triliun Gautam Adani Menguap

Tuduhan Hindenburg Research Ini Bikin Duit Ratusan Triliun Gautam Adani Menguap

Whats New
Perlindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat

Perlindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat

Rilis
Beli Solar Tanpa QR Code MyPertamina Dibatasi Hanya 20 Liter Per Hari

Beli Solar Tanpa QR Code MyPertamina Dibatasi Hanya 20 Liter Per Hari

Whats New
Periset BRIN: Memilih Kalteng untuk Food Estate adalah Pilihan Tepat

Periset BRIN: Memilih Kalteng untuk Food Estate adalah Pilihan Tepat

Rilis
Abon, Bawang Goreng, hingga Rendang, Jadi Produk yang Paling Cocok Diekspor

Abon, Bawang Goreng, hingga Rendang, Jadi Produk yang Paling Cocok Diekspor

Smartpreneur
OJK Berencana Terbitkan Mini 'Omnibus Law' untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

OJK Berencana Terbitkan Mini "Omnibus Law" untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

Whats New
Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Whats New
Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN 'Pede' Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN "Pede" Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Whats New
Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Whats New
Infrastruktur JIS Dikeluhkan Usai Konser Dewa 19, Sandiaga Minta Pengelolaannya Terintegrasi

Infrastruktur JIS Dikeluhkan Usai Konser Dewa 19, Sandiaga Minta Pengelolaannya Terintegrasi

Whats New
Penerapan 'Carbon Capture', Upaya Mencapai Target Produksi Migas Sekaligus NZE

Penerapan "Carbon Capture", Upaya Mencapai Target Produksi Migas Sekaligus NZE

Whats New
Kredit Restrukturisasi Covid-19 Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun di 2022

Kredit Restrukturisasi Covid-19 Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun di 2022

Whats New
Memasuki Tahun Politik, OJK Yakin Pemulihan Ekonomi akan Berlanjut

Memasuki Tahun Politik, OJK Yakin Pemulihan Ekonomi akan Berlanjut

Whats New
Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+