APBN Harus Mampu Mitigasi Ketidakstabilan Ekonomi

Menurut Direktur INDEF Enny Sri Hartati, sebenarnya APBN merupakan cerminan politik anggaran dan arah kebijakan fiskal. Adapun asumsi adalah dasar menyusun kebijakan dan menentukan target pembangunan yang akan dicapai.

"Esensi keberadaan APBN mestinya justru harus menjadi instrumen dalam mengantisipasi dan memitigasi berbagai potensi fluktuasi dan instabilitas perekonomian. APBN harus merefleksikan arah kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan fungsi alokasi produksi, stabilisasi, dan pemerataan pembangunan ekonomi," kata Enny di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Enny mengungkapkan, jika pemerintah dan DPR sepakat merevisi APBN 2014, maka titik tolak pembahasannya adalah bagaimana APBN-P 2014 harus mampu merespon persoalan perekonomian semester I 2014 dan efektif mengoptimalkan kinerja ekonomi ke depan.

"Persoalan kinerja ekonomi awal 2014 tidak saja persoalam buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi, tapi juga dihadapkan pada melambatnya angka pertumbuhan. Triwulan I 2014, ekonomi hanya tumbuh. Pembahasan APBN-P 2014 seharusnya tidak berhenti hanya membahas persoalan membengkaknya subsidi BBM akibat asumsi nilai tukar yang meleset dan potensi membengkaknya defisit APBN," ujar Enny.