Ini Alasan Akses "Broadband" Indonesia Masih Mahal

Kompas.com - 11/06/2014, 14:50 WIB
|
EditorErlangga Djumena

CIREBON, KOMPAS.com - Meski terjadi 20 persen penurunan tiap tahunnya, biaya untuk mengakses pita lebar (broadband) di Indonesia masih mahal.

Executive General Manager (EGM) Divisi Busines Service (DBS) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Yusron Haryadi menuturkan, hal tersebut disebabkan infrastruktur pita lebar berupa fiber optik belum seluruhnya menyambung dari barat hingga ke timur Indonesia. Selain itu, content provider dari situs yang diakses, mayoritas berasal dari luar negeri.

"Pertama, kita masih butuh membangun jaringan fiber optik untuk menghubungkan antar pulau. Ini masih kurang dikit, karena ground breaking sudah jalan semua," kata Yusron, kepada wartawan di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (11/6/2014).

Dia mengatakan, kondisi geografis Indonesia memang menjadi tantangan menyambungkan seluruh jaringan pita lebar. Biasanya, lanjutnya, provider internet melihat lokasi mana yang menguntungkan. Namun demikian, Telkom sebagai BUMN juga perlu melakukan pemerataan.

"Siapa yang nanti mikirin di Irian, memikirkan pemerataan," ujarnya.

Selain belum rampungnya infrastruktur, biaya akses pita lebar di Indonesia masih mahal lantaran kebanyakan content berasal dan ada di luar negeri. "Kita harus belanja global connection yang sangat mahal. Kalau semua content bisa disiapkan Indonesia, tidak mahal," ujarnya.

Kendati demikian, untuk urusan content ini tidak bisa dilakukan oleh Telkom sendiri. Kata Yusron, semua pihak harus turut berpartisipasi. Sementara itu, ketika ditanyakan kapan harga akses internet di Indonesia bisa murah, Yusron mengatakan hal itu akan terjadi. Namun, sayangnya dia tidak bisa memastikan kapan harga akses internet bisa sebesar 5 persen dari pendapatan penduduk.

"Turun pasti, market price di Indonesia rata-rata bisa turun 20 persen per tahun karena kompetisi dan sebagainya," kata dia.

Sebagai informasi, World Economic Forum 2011 menyebutkan, harga akses pita lebar pada tahun ini atau harga koneksi 512 Kbps sebesar Rp 600.000 per bulan. Artinya, dengan pendapatan penduduk sekitar Rp 2,57 juta per bulan, maka harga koneksi pita lebar Indonesia masih sebesar 23 persen.

Padahal, menurut International Telecommunication Union (ITU), tarif pita lebar yang mendekati ideal, sebaiknya tidak lebih dari 5 persen pendapatan penduduk per bulan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Whats New
Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Whats New
[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

Whats New
Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Whats New
Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Spend Smart
APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak 'Sembunyikan' Hartanya di Singapura

Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak "Sembunyikan" Hartanya di Singapura

Whats New
Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Whats New
Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Rilis
Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Whats New
Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Whats New
Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.