UU Panas Bumi Disahkan, Hutan Konservasi Bisa Dijamah

Kompas.com - 26/08/2014, 04:57 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Undang-undang Panas Bumi (Geothermal) menjadi UU Panas Bumi akan segera disahkan pemerintah bersama DPR, melalui sidang Paripurna, besok Selasa (26/8/2014). RUU ini merupakaan revisi dari UU No.27 tahun 2003 Panas Bumi.

“Sidang Paripurna DPR RI besok, untuk mengambil keputusan tentang RUU Panas Bumi menjadi UU. Ini bagus sekali. Jadi, kalau besok bisa diketok palu, karena semua fraksi sudah setuju, bulat, bisa ketok palu, maka energi terbarukan khususnya geotermal atau panas bumi itu akan masif bergeraknya ke depan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, ditemui di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Dalam UU lama, panas bumi masuk dalam kategori pertambangan. Padahal wilayah kerja panas bumi beroperasi di hutan. Akibatnya kata Jero, banyak proyek panas bumi yang macet terganjal perizinan.

“Makannya macet semua. Untuk itu kita terobos dan DPR sudah setuju semua, sudah ketok palu, maka UU Panas Bumi akan selesai dan itu akan bagus sekali UU-nya,” imbuh Jero.

Selain UU Panas Bumi, pemerintah sedianya akan meneken Permen terkait harga uap panas bumi. Dia berharap, UU Panas Bumi akan menjamin kemandirian energi, lantaran merupakan energi baru terbarukan.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBKTE) Kementerian ESDM, Rida Mulya menjelaskan, ada beberapa perbedaan mendasar antara UU lama dengan UU Panas Bumi yang besok akan disahkan pemerintah bersama DPR.

“Pertama istilah pertambangan, penambangan enggak ada, dihilangkan. Kedua, kita dimungkinkan masuk ke hutang konservasi,” kata dia.

Adapun perbedaan ketiga adalah, UU Panas Bumi yang baru, mengatur pemanfaatan langsung uap panas bumi. Dalam UU sebelumnya, hal tersebut tidak diatur. Dengan diatur oleh pusat, artinya pemberian izin WKP atau wilayah kerja pertambangan menjadi lebih cepat, tidak melalui Gubernur atau Bupati. Sementara itu, perbedaan keempat adalah terkait perizinan.

"Dulu, pemanfaatan tidak langsung dilakukan oleh daerah, sekarang semuanya ditarik ke pusat," imbuh Rida.

Perbedaan terakhir adalah UU Panas Bumi ini memberikan manfaat lebih besar bagi pemerintah daerah, karena mereka akan mendapatkan manfaat dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bonus produksi. Selain memberikan tambahan PAD, payung hukum baru ini juga meringankan kerja Pemda, lantaran minimnya SDM yang paham soal panas bumi.

Rida menuturkan, selama ini pun lelang panas bumi masih harus banyak dibantu oleh pemerintah pusat. “UU Panas Bumi ini menjadi payung hukum, jaminan semua hutan dimanfaatkan selama ada resources panas bumi,” kata Rida. Dia yakin, kegiatan usaha panas bumi di hutan konservasi tidak akan merusak kelestarian lingkungan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.