Kalau Semua Diambil BUMN, Swasta Dapat Apa?

Kompas.com - 25/02/2015, 09:00 WIB
Gedung Kementerian BUMN wikipediaGedung Kementerian BUMN
EditorBambang Priyo Jatmiko

                                      Rhenald Kasali
                                  (@Rhenald_Kasali)

Seorang politisi senior, marah besar saat membaca usulan pemerintah untuk menambah modal ke BUMN. “Ini gila! Kalau BUMN diperbesar, swasta dapat apa?,” tanyanya geram.

Temannya, seorang kontraktor, menganggukan kepala. "Ya, swasta-lah yang harus diperbesar." Satunya lagi bilang begini, “kalau mau ditambah modal, mengapa tidak BUMN yang sakit saja? Masih banyak BUMN yang belum sehat.”

Tentang hal ini mereka pun berdebat. Namun mereka sepakat menahan laju sejumlah BUMN agar tidak mendapat tambahan modal baru. Di antaranya, Bank Mandiri yang diusulkan menerima PMN sebesar Rp 5,6 triliun.

Esoknya, para bankir dari negeri tetangga ramai menelpon saya. Mereka senang karena kini cuma mereka yang bisa kasih kredit untuk membiayai proyek infrastruktur skala besar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan lainnya dalam MEA juga ikut antre. "Kalau pembiayaannya dari bank kami, Insya Allah Proton bisa lebih mudah masuk," kata salah satu dari mereka.

Dari berbagai berita, saya membaca prespektif yang amat beragam. Ada koalisi (yang semakin samar) dan ada yang jelas-jelas oposisi. Bahkan ada yang menyatakan tambahan modal negara sebesar Rp 39,2 triliun itu merupakan bentuk kolusi baru. Ada juga yang mengatakan ini modus baru untuk “menilep” uang rakyat.

Benarkah PMN baik untuk bangsa? Atau malah sebaliknya? Di mana letak perubahannya?

Bukankah bangsa ini harus terus melaju ke depan dengan paradigma baru? Kata Stephen Covey, untuk mendapatkan buah yang lebih baik kita harus mengubah akarnya.  Itu sebabnya James Gleick, yang menulis buku yang berjudul Chaos: The Making of a New Science mencatat pentingnya manusia melihat dengan cara-cara baru. Sebab “Ideas that require people to reorganize their picture of the world provoke hostility.”

Paradigma Post Cold War: Hapuskan BUMN

Tak lama setelah perang dingin berakhir di tahun 1979, banyak ekonom yang percaya perlunya menghapus BUMN dari peta ekonomi dunia. Bagi mereka, BUMN hanyalah model sosialisme dengan pemusatan kekuatan ekonomi pada negara. Lagi pula, data-data saat itu menunjukan, rata-rata BUMN menjadi beban negara. Tidak efisien, menjalankan kegiatan yang bersifat monopolistik, mengacaukan anggaran pemerintah, rugi, manajemennya buruk, pelayanan publik tidak baik, karyawannya tua-tua, tidak kreatif dan tidak responsif.

Maka dimulailah upaya besar-besaran di Eropa untuk menjual dan privatisasi  BUMN.  Mendiang Margaret Thatcher adalah salah satu tokohnya. Dan sejak itu, paham untuk pembubaran BUMN meluas, dijadikan pedoman oleh IMF dan Bank Dunia. Sasaran mereka adalah sektor telekounikasi, listrik, dan industri-industri besar.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X