Dapat Komentar dari Akademisi IPB, Ini Tanggapan Susi

Kompas.com - 02/04/2015, 22:46 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kompas.com / RODERICK ADRIAN MOZESMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mendapat komentar dari kalangan akademisi. Setelah sebelumnya mendapat komentar keras dari ahli kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB) ihwal kepakarannya di kelautan dan perikanan, kini giliran seorang ahli oseanografi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menyoroti kebijakan perikanan tangkap.

“Tadi ada yang komentar, Alan Koropitan, bahwa kami akan mengambil policy hanya memberikan izin tangkap kepada PT-PT besar. Itu sejak kapan?” tanya Susi balik, Jakarta, Kamis (3/4/2015).

“Kita justru membebaskan kapal yang di bawah 10 GT (gross tonage) tidak berizin. Mereka bisa tangkap dimana saja, kapan saja. Silakan. Jadi ini agak aneh,” lanjut Susi.

Susi meluruskan, yang seharusnya memiliki badan usaha adalah kapal-kapal besar. Sebab, jika ke depan terjadi permasalahan seperti berhenti operasi atau masalah terkait anak buah kapal (ABK) pemerintah bisa dengan cepat meminta pihak mana yang harus bertanggungjawab.

“Kalau kapal besar ya minimal harus ada koperasi. Kalau kapal 70GT tidak ada pertanggungjawabannya, ya tidak bisa. Bisnis besar ya harus patuh pada aturan. Tapi, yang di bawah 10GT free,” ucap Susi.

Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau kecil (KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad mengatakan, KKP tengah menyusun langkah-langkah di sektor kelautan dan perikanan, paska-berakhirnya pembekuan sementara (moratorium) izin kapal tangkap.

Salah satunya adalah KKP akan memberikan izin tangkap ikan hanya pada perseroan terbatas (PT), dan bukan untuk pihak yang melaut secara perseorangan. “Yang boleh ikut berbisnis hanya PT. Kenapa? Supaya ada akuntabilitas finansial, bank bisa mengecek berapa kredit. Kita bisa ngecek dari bank. Ada akuntabilitas hasil tangkapan. Kalau dia PT ada kewajiban melaporkan,” kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (31/3/2015). (baca: Pasca-moratorium, yang Boleh Melaut Hanya PT)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X