Kompas.com - 06/05/2015, 16:10 WIB
|
EditorErlangga Djumena

BANDUNG, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memundurkan waktu pemberlakuan iuran jaminan pensiun. Seharusnya, iuran pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan itu diberlakukan 1 Juli 2015.

"Kami minta mundurkan waktu. Sampai kapan? Sampai pemerintah siap," ujar Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, di sela-sela acara The 3rd Industrial Relations Convention 2015 di Bandung, Rabu (6/5/2015).

Permintaan tersebut, sambung Hariyadi, sudah disampaikan pada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI melalui surat yang dikirimkan akhir Maret atau awal April 2015 lalu. Namun, hingga kini surat tersebut belum mendapatkan respons.

Hariyadi menilai, jika jaminan pensiun diberlakukan 1 Juli 2015, maka akan sangat dipaksakan. Pasalnya ia melihat ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan agar pelaksanaan jaminan pensiun maksimal dan sesuai dengan tujuan utamanya.

"Sedikitnya saya mencatat tiga masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang," ucapnya.

Pertama, belum ada harmonisasi dalam UU 13 Tahun 2003, terutama pasal 167 yang membahas tentang uang pensiun dan pesangon. Jika pasal tersebut tidak disesuaikan atau diharmonisasikan akan timbul persepsi yang berbeda antar sejumlah pihak. Misalnya, bagaimana jika sebuah perusahaan sudah memberikan dana pensiun pada karyawannya secara mandiri.

"Bagaimana cara mengintegrasikannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu belum jelas," ucapnya.

Kedua, masalah teknis perusahaan. Sampai sekarang, hampir seluruh perusahaan belum menyiapkan anggaran jaminan pensiun. Sebab, hingga kini perusahaan belum mengetahui sistem iuran maupun besaran iurannya.

Apalagi sampai sekarang, manfaat yang diperoleh masih belum jelas. Kondisi ini berbeda dengan Jaminan Kesehatan. Karena sebelumnya, pekerja sudah tercakup oleh jaminan kesehatan di Jamsostek. Sehingga, ketika ada perubahan ke BPJS Kesehatan, perusahaan tinggal mengintegrasikannya.

Persoalan ketiga, besaran iuran. Sampai sekarang, perusahaan dan pekerja masih belum sinkron mengenai besaran iuran. Pengusaha menginginkan iuran di bawah 8 persen, dan buruh tentunya menginginkan lebih dari delapan persen. Berbagai persoalan ini harus dibicarakan bersama untuk mencari solusi. Sebab, jika pemerintah bersikukuh memberlakukan program ini pada 1 Juli 2015, ia yakin banyak perusahaan yang tidak ikut serta.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Agus Supriyadi mengatakan pihaknya siap menjalankan amanah yang diberikan. Ia mengaku sejak UU dibuat tahun 2010-2011 persoalan jaminan pensiun, dinamikanya luar biasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Lanjutkan Kenaikan?

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Lanjutkan Kenaikan?

Whats New
Selain Inflasi, Ini Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol

Selain Inflasi, Ini Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol

Whats New
[POPULER MONEY] Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta | Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur

[POPULER MONEY] Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta | Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur

Whats New
Diundur, Tarif Baru Ojol Berlaku Mulai 29 Agustus 2022

Diundur, Tarif Baru Ojol Berlaku Mulai 29 Agustus 2022

Whats New
Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Spend Smart
Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Whats New
Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Whats New
Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Whats New
Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Whats New
Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Earn Smart
Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Whats New
IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.