Pajak Barang Mewah Dihapuskan, Industri Domestik Bisa Terdesak?

Kompas.com - 15/06/2015, 08:52 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk menggenjot konsumsi lewat penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dinilai tidak tepat. Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan tersebut justru akan berdampak signifikan negatif terhadap industri domestik.

Dia mengatakan, saat ini industri dalam negeri baru mengalami tekanan tinggi high cost economy. Pertumbuhan industri manufaktur pada triwulan pertama tahun ini juga tidak menunjukkan kabar gembira. “Kalau semakin dibanjiri dengan barang-barang impor, ini justru malah makin mendesak mereka. Malah semakin mengakibatkan keterpurukan mereka, tidak mampu bersaing,” kata Enny dihubungi Kompas.com, Minggu (14/6/2015).

Menurut Enny, kalau tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, seharusnya yang mendapatkan insentif adalah impor bahan baku. Dia mengatakan, tidak bisa dipungkiri industri dalam negeri saat ini masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Bahan baku ini tidak hanya dibutuhkan bagi industri yang berorientasi ekspor saja, melainkan juga untuk pemenuhan pasar dalam negeri.

“Kalau misalnya bahan bakunya relatif menurun biayanya, harapannya harga produk dalam negeri tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti. Sehingga itu justru memelihara daya beli konsumen domestik kita,” jelas Enny.

Bersamaan dengan penghapusan PPnBM, Kementerian Keuangan juga berencana menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang tertentu, untuk mengimbangi dibebaskannya PPnBM. (baca: PPh Impor Barang Naik Jadi 10 Persen) Kebijakan penaikan tarif PPh Impor menjadi 10 persen dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri, sehingga barang-barang dari luar diasumsikan tetap mahal kendati PPnBM dihapuskan.

Namun menurut Enny, kebijakan PPh impor tersebut juga malah membebani importir dan bisa berdampak terhadap biaya produksi barang-barang dalam negeri. Masalahnya, kata Enny, PPh Pasal 22 tidak hanya dikenakan pada impor barang mewah saja melainkan juga impor bahan baku.

“Jadi, ini mestinya pemerintah itu ‘Menyelesaikan masalah tanpa masalah’. Memang mestinya ada kerja keras yang enggak bisa instan. Jadi yang diberikan insentif itu industri, bukan konsumen,” tandas Enny.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Whats New
Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodebek Naik Jadi Rp 15.000

Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodebek Naik Jadi Rp 15.000

Whats New
Survei BI: Kredit Perbankan Diprediksi Melambat pada Kuartal I-2022

Survei BI: Kredit Perbankan Diprediksi Melambat pada Kuartal I-2022

Whats New
Mau Mulai Usaha Online? Yuk Simak Cara Jualan di Shopee

Mau Mulai Usaha Online? Yuk Simak Cara Jualan di Shopee

Work Smart
Ini Alasan Alfamart Batasi Pembelian Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Ini Alasan Alfamart Batasi Pembelian Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Minggu Ketiga Januari 2022, Harga Gula Pasir Naik

Minggu Ketiga Januari 2022, Harga Gula Pasir Naik

Spend Smart
Kena Serangan 'Ransomware', Bank Indonesia: Layanan Operasional Tidak Terganggu

Kena Serangan "Ransomware", Bank Indonesia: Layanan Operasional Tidak Terganggu

Whats New
Selain Omicron, Ekonomi RI 2022 Juga Dipengaruhi oleh Kenaikan Tarif Listrik, Elpiji, BBM hingga Cukai Rokok

Selain Omicron, Ekonomi RI 2022 Juga Dipengaruhi oleh Kenaikan Tarif Listrik, Elpiji, BBM hingga Cukai Rokok

Whats New
Lewat 'Tender Offer' Senilai Rp 10,96 Triliun, Jerry Ng Bakal Jadi Pengendali Tak Langsung BFI Finance

Lewat "Tender Offer" Senilai Rp 10,96 Triliun, Jerry Ng Bakal Jadi Pengendali Tak Langsung BFI Finance

Whats New
Lion Air Group Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Ini Cara Daftarnya

Lion Air Group Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Ini Cara Daftarnya

Work Smart
IHSG Menguat di Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Menguat di Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Risma Beberkan Ada Dana Bansos Rp 2,7 Triliun Tertahan, Ini Penjelasan Himbara

Risma Beberkan Ada Dana Bansos Rp 2,7 Triliun Tertahan, Ini Penjelasan Himbara

Whats New
Lembaga Riset IDEAS: Angka Kemiskinan Turun, tapi Jumlah Pengangguran Bertambah

Lembaga Riset IDEAS: Angka Kemiskinan Turun, tapi Jumlah Pengangguran Bertambah

Whats New
Contoh Surat Resign dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Contoh Surat Resign dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Work Smart
Promo Minyak Goreng Bimoli di Superindo, Kemasan 2 Liter Rp 25.000

Promo Minyak Goreng Bimoli di Superindo, Kemasan 2 Liter Rp 25.000

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.