Mulai 1 Juli, Perusahaan Sawit Harus Bayar Pungutan Ekspor

Kompas.com - 15/06/2015, 17:07 WIB
Kelapa sawit PT Sumber Kharisma Persada, anak perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Sabtu (14/2/2015).
KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANAKelapa sawit PT Sumber Kharisma Persada, anak perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Sabtu (14/2/2015).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Rencana pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan kelapa sawit membayar dana pendukung sawit (CPO supporting fund/CSF) sebesar 50 dollar AS untuk setiap ton CPO yang diekspor kian dekat terealisasi.

Usai membentuk badan pengelola dana itu, pemerintah langsung menyatakan bahwa kebijakan itu akan berlaku pada 1 Juli 2015.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit yang baru ditunjuk, Bayu Krisnamurthi, langsung menyatakan adanya konsekuensi administrasi bagi perusahan kelapa sawit yang tak membayar dana CSF.

"Apabila ada perusahaan sawit yang tidak mengikuti ketentuan ini, maka Kemendag (Kementerin Perdagangan) berhak untuk melarang ekspor," ujar Bayu di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Dia melanjutkan, jadi nantinya sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan sawit nakal berguna sanksi administrasi dalam bentuk pelarangan ekspor. Saat ditanya kesiapannya untuk mengelola CSF itu, Bayu mengatakan bahwa perlu adanya kelengkapan anggota dalam badan yang dia pimpin.

Pasalnya saat ini, baru Direktur Utama dan Direktur Keuangan saja yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sementara itu Direktur lainnya belum terisi. Hal inilah yang menurut Bayi harus selesai sebelum masa aktif badan tersebut yaitu 1Juli 2015. Terkuat dana CSF itu, Batu mengatakan akan melibatkan perbankan sebagai pengelola dana itu.

"Dana akan disimpan disatu bank kustodian, satu bank yang mampu menyalurkan untuk kegiatan yang sudah disesuaikan dengan aturan. Bank juga diberi tugas untuk mengelola dananya, sehingga dia bisa memberikan nilai tambah dalam konteks financial. Sehingga dana yg dimiliki oleh sawit tidak hanya datang dari pungutan saja tapi datang dari pemanfaatan dana pungutan itu sendiri," kata mantan Wakil Menteri Perdagangan itu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Earn Smart
Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Whats New
Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Whats New
Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Whats New
Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Whats New
Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Earn Smart
Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Whats New
Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Whats New
Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Whats New
IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.