Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulai 1 Juli, Perusahaan Sawit Harus Bayar Pungutan Ekspor

Kompas.com - 15/06/2015, 17:07 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Rencana pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan kelapa sawit membayar dana pendukung sawit (CPO supporting fund/CSF) sebesar 50 dollar AS untuk setiap ton CPO yang diekspor kian dekat terealisasi.

Usai membentuk badan pengelola dana itu, pemerintah langsung menyatakan bahwa kebijakan itu akan berlaku pada 1 Juli 2015.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit yang baru ditunjuk, Bayu Krisnamurthi, langsung menyatakan adanya konsekuensi administrasi bagi perusahan kelapa sawit yang tak membayar dana CSF.

"Apabila ada perusahaan sawit yang tidak mengikuti ketentuan ini, maka Kemendag (Kementerin Perdagangan) berhak untuk melarang ekspor," ujar Bayu di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Dia melanjutkan, jadi nantinya sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan sawit nakal berguna sanksi administrasi dalam bentuk pelarangan ekspor. Saat ditanya kesiapannya untuk mengelola CSF itu, Bayu mengatakan bahwa perlu adanya kelengkapan anggota dalam badan yang dia pimpin.

Pasalnya saat ini, baru Direktur Utama dan Direktur Keuangan saja yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sementara itu Direktur lainnya belum terisi. Hal inilah yang menurut Bayi harus selesai sebelum masa aktif badan tersebut yaitu 1Juli 2015. Terkuat dana CSF itu, Batu mengatakan akan melibatkan perbankan sebagai pengelola dana itu.

"Dana akan disimpan disatu bank kustodian, satu bank yang mampu menyalurkan untuk kegiatan yang sudah disesuaikan dengan aturan. Bank juga diberi tugas untuk mengelola dananya, sehingga dia bisa memberikan nilai tambah dalam konteks financial. Sehingga dana yg dimiliki oleh sawit tidak hanya datang dari pungutan saja tapi datang dari pemanfaatan dana pungutan itu sendiri," kata mantan Wakil Menteri Perdagangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nilai Tukar Rupiah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Ini Penjelasan Bi

Nilai Tukar Rupiah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Ini Penjelasan Bi

Whats New
'Startup' Chickin Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

"Startup" Chickin Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Whats New
4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

Spend Smart
Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Whats New
Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Whats New
Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Whats New
Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Smartpreneur
Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Whats New
OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

Whats New
OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

Whats New
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Spend Smart
OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin 'Fintech Lending'

OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin "Fintech Lending"

Whats New
Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Whats New
Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com