Menunggu Perwujudan Komitmen Jokowi

Inflasi pada Mei 2015 mencapai 0,5 persen, lebih tinggi daripada inflasi periode sama tahun-tahun sebelumnya. Secara tahunan, inflasi telah mencapai 7,15 persen, jauh di atas target inflasi yang dicanangkan dalam APBN-P 2015, yakni 5 persen.

Penyerapan anggaran infrastruktur yang seharusnya bisa menggairahkan perekonomian malah tersendat akibat lambatnya perubahan nomenklatur kementerian dan pengisian daftar isian pelaksanaan anggaran, sesuatu yang seharusnya juga bisa diantisipasi sejak awal.

Hingga akhir Maret 2015, penyerapan anggaran baru mencapai 18,5 persen. Itu pun untuk kebutuhan rutin membayar gaji birokrasi.

Problem ekonomi yang membelit ini memperburuk citra pemerintah. Hal ini, ditambah masalah yang berkecamuk di bidang politik dan hukum, akhirnya menciptakan ketidakpercayaan yang makin besar kepada pemerintah.

Di tengah situasi kurang kondusif tersebut, DPR justru menyetujui dana aspirasi pembangunan dapil sebesar Rp 15 miliar-Rp 20 miliar per anggota DPR untuk masuk dalam APBN 2016. Jika setiap anggota DPR bisa mengusulkan program pembangunan Rp 20 miliar, total dana yang dibutuhkan per tahun mencapai Rp 11,2 triliun.

Dalam lima tahun, total dana aspirasi anggota DPR mencapai Rp 56 triliun. Anggaran sebesar itu bisa dipakai untuk membangun bandara, jalan, rel kereta api, pelabuhan, serta sistem kelistrikan dan air di luar Jawa, demi kantong-kantong ekonomi baru.

Jika pemerintahan Jokowi akhirnya menyetujui dana aspirasi pembangunan dapil, hal itu berarti anggaran telah dipolitisasi untuk kepentingan penguasa.

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Juni 2015, di halaman 5 dengan judul "Menunggu Perwujudan Komitmen Jokowi".