Menunggu Perwujudan Komitmen Jokowi

Oleh: M Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, pemerintahan Joko Widodo berupaya mengubah wajah politik anggaran menjadi lebih konstitusional dan berpihak kepada rakyat. Jokowi tampak tidak mau terjebak pada pemborosan belanja dan kekeliruan alokasi anggaran seperti rezim-rezim sebelumnya.

Anggaran negara merupakan salah satu politik sumber daya yang digunakan seoptimal mungkin oleh penguasa untuk kepentingan politiknya. Melalui APBN-P 2015, pemerintahan Jokowi ingin menunjukkan bahwa kepentingan politiknya adalah semata guna menggunakan anggaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti diamanatkan Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945.

Tidak seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang menyusun APBN secara pragmatis dengan hanya berbasis incremental atau proporsional terhadap kenaikan pendapatan domestik bruto (PDB), pemerintahan Jokowi coba menyusun APBN secara ideologis untuk kepentingan rakyat.

Penerimaan pajak, misalnya, dipatok Rp 1.489,26 triliun atau tumbuh 29,86 persen daripada realisasi penerimaan pajak 2014. Target peningkatan penerimaan pajak tersebut jauh di atas peningkatan tahun-tahun sebelumnya yang umumnya di bawah 12 persen per tahun. Ini memperlihatkan ada upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan melalui skema perpajakan.

Kebijakan signifikan lainnya adalah upaya mengoreksi kekeliruan anggaran selama ini dengan mengubah anggaran belanja yang nonproduktif menjadi lebih produktif.

Subsidi bahan bakar minyak jenis Premium yang dianggap nonproduktif dan lebih banyak dinikmati kalangan berpunya akhirnya dihapus. Akibatnya, total anggaran subsidi pada APBN-P 2015 dipatok hanya Rp 212 triliun, turun signifikan dibandingkan realisasi anggaran subsidi 2014 yang mencapai Rp 391,96 triliun. Kini, porsi anggaran subsidi terhadap total belanja hanya 10,6 persen, jauh menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 22 persen.

Dengan demikian, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program- program produktif yang prorakyat, terutama pembangunan infrastruktur. Program ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan mendorong kesejahteraan rakyat.

Dalam APBN-P 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun, terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Angka itu meningkat sekitar 40 persen daripada realisasi 2014.

Proyek-proyek infrastruktur yang akan dieksekusi antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 143 kilometer, jalur kereta api baru 265 km, 5 bandara baru, dan 120 twin block rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah. APBN-P 2015 juga mencoba lebih adil dengan memperbesar transfer dana ke daerah dan mengalokasikan pos anggaran baru, yakni dana desa Rp 20,77 triliun.

Politik anggaran Jokowi yang berpihak kepada masyarakat bawah juga tampak dari anggaran pendidikan yang dipatok Rp 408,54 triliun atau 20,6 persen dari total belanja negara. Pemerintah telah berupaya memenuhi kewajiban dasar masyarakat, antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar di bidang pendidikan dan Kartu Indonesia Sehat di bidang kesehatan.

Dengan politik anggaran seperti itu, pemerintahan Jokowi ingin mencapai target kesejahteraan pada akhir 2015, yakni turunnya tingkat kemiskinan menjadi 10,3 persen, turunnya tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen, tingkat ketimpangan (rasio gini) mencapai 0,4 persen, dan indeks pembangunan manusia naik menjadi 69,4 persen.

KOMPAS Anggaran subsidi dan infrastruktur pada APBN.

Elitis

Namun, wajah APBN-P 2015 ternyata tidak sepenuhnya berwatak kerakyatan. Beberapa pos anggaran masih tampak elitis, kapitalis, dan dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Dalam APBN-P 2015, pemerintah menganggarkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 64,88 triliun kepada 40 BUMN.

Suntikan modal itu lebih banyak daripada PMN tahun-tahun sebelumnya. Pada 2014, penambahan modal BUMN tak lebih dari Rp 3 triliun.

Tambahan modal ke BUMN ini rentan menjadi sasaran bagi-bagi kekayaan oleh elite-elite politik. Apalagi, saat pengisian jabatan di sejumlah BUMN, terkesan ada bagi-bagi jabatan yang notabene balas budi pemerintah, seiring ditunjuknya beberapa pendukung dan tim sukses Jokowi saat Pilpres 2014 sebagai komisaris atau direksi.

Potensi BUMN menjadi "sapi perah" elite politik membesar karena masih lemahnya pengawasan dan tidak transparannya pengelolaan. Buktinya, banyak direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi.

Target yang dipatok pemerintah dari suntikan modal itu pun tidak jelas, terutama bagaimana memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyat. Jika dilihat dari fakta selama ini, dividen yang diterima negara dari BUMN selalu tidak maksimal.

Pada 2014, misalnya, pemerintah hanya mengantongi dividen Rp 40,3 triliun. Dibandingkan total dana yang disuntik pemerintah Rp 934 triliun, return on investment (ROI) BUMN hanya 4,2 persen. Bahkan, dalam APBN-P 2015 pun, pemerintah hanya menargetkan dividen BUMN Rp 36,9 triliun.

Padahal, PMN sebesar Rp 64,88 triliun itu diperoleh dengan berutang. Akibatnya, utang Indonesia akan terus membengkak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah per Januari 2015 mencapai Rp 2.702 triliun. Dalam APBN-P 2015, pemerintah berencana menambah utang Rp 279,38 triliun. Kondisi ini membuat APBN ke depan akan selalu terbebani pembayaran pokok dan bunga utang yang cukup besar.

Saat pembahasan akhir APBN-P 2015, disetujui tambahan anggaran untuk DPR Rp 1,63 triliun sehingga total anggaran DPR tahun 2015 mencapai Rp 5,19 triliun. Dalam tambahan Rp 1,63 triliun tersebut terdapat anggaran dana rumah aspirasi Rp 84 miliar. Dari dana tersebut, setiap anggota DPR yang berjumlah 560 orang mendapat dana rumah aspirasi Rp 12,5 juta per bulan.

Firdaus Ilyas dari Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal itu sebagai kompromi kepentingan politik. "Dalam konteks ini, anggaran digunakan lebih untuk politik kekuasaan ketimbang untuk kepentingan rakyat," kata Firdaus.

Dalam perjalanannya, politik anggaran pemerintahan Jokowi yang prorakyat ternyata juga belum banyak terbukti. Dampak kenaikan harga akibat dihapusnya subsidi Premium seharusnya sudah bisa diantisipasi pemerintah. Namun, yang terjadi, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi sehingga makin menyengsarakan rakyat kecil yang ingin menikmati bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Inflasi pada Mei 2015 mencapai 0,5 persen, lebih tinggi daripada inflasi periode sama tahun-tahun sebelumnya. Secara tahunan, inflasi telah mencapai 7,15 persen, jauh di atas target inflasi yang dicanangkan dalam APBN-P 2015, yakni 5 persen.

Penyerapan anggaran infrastruktur yang seharusnya bisa menggairahkan perekonomian malah tersendat akibat lambatnya perubahan nomenklatur kementerian dan pengisian daftar isian pelaksanaan anggaran, sesuatu yang seharusnya juga bisa diantisipasi sejak awal.

Hingga akhir Maret 2015, penyerapan anggaran baru mencapai 18,5 persen. Itu pun untuk kebutuhan rutin membayar gaji birokrasi.

Problem ekonomi yang membelit ini memperburuk citra pemerintah. Hal ini, ditambah masalah yang berkecamuk di bidang politik dan hukum, akhirnya menciptakan ketidakpercayaan yang makin besar kepada pemerintah.

Di tengah situasi kurang kondusif tersebut, DPR justru menyetujui dana aspirasi pembangunan dapil sebesar Rp 15 miliar-Rp 20 miliar per anggota DPR untuk masuk dalam APBN 2016. Jika setiap anggota DPR bisa mengusulkan program pembangunan Rp 20 miliar, total dana yang dibutuhkan per tahun mencapai Rp 11,2 triliun.

Dalam lima tahun, total dana aspirasi anggota DPR mencapai Rp 56 triliun. Anggaran sebesar itu bisa dipakai untuk membangun bandara, jalan, rel kereta api, pelabuhan, serta sistem kelistrikan dan air di luar Jawa, demi kantong-kantong ekonomi baru.

Jika pemerintahan Jokowi akhirnya menyetujui dana aspirasi pembangunan dapil, hal itu berarti anggaran telah dipolitisasi untuk kepentingan penguasa.

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Juni 2015, di halaman 5 dengan judul "Menunggu Perwujudan Komitmen Jokowi".