Menunggu Perwujudan Komitmen Jokowi

Proyek-proyek infrastruktur yang akan dieksekusi antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 143 kilometer, jalur kereta api baru 265 km, 5 bandara baru, dan 120 twin block rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah. APBN-P 2015 juga mencoba lebih adil dengan memperbesar transfer dana ke daerah dan mengalokasikan pos anggaran baru, yakni dana desa Rp 20,77 triliun.

Politik anggaran Jokowi yang berpihak kepada masyarakat bawah juga tampak dari anggaran pendidikan yang dipatok Rp 408,54 triliun atau 20,6 persen dari total belanja negara. Pemerintah telah berupaya memenuhi kewajiban dasar masyarakat, antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar di bidang pendidikan dan Kartu Indonesia Sehat di bidang kesehatan.

Dengan politik anggaran seperti itu, pemerintahan Jokowi ingin mencapai target kesejahteraan pada akhir 2015, yakni turunnya tingkat kemiskinan menjadi 10,3 persen, turunnya tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen, tingkat ketimpangan (rasio gini) mencapai 0,4 persen, dan indeks pembangunan manusia naik menjadi 69,4 persen.

Elitis

Namun, wajah APBN-P 2015 ternyata tidak sepenuhnya berwatak kerakyatan. Beberapa pos anggaran masih tampak elitis, kapitalis, dan dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Dalam APBN-P 2015, pemerintah menganggarkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 64,88 triliun kepada 40 BUMN.

Suntikan modal itu lebih banyak daripada PMN tahun-tahun sebelumnya. Pada 2014, penambahan modal BUMN tak lebih dari Rp 3 triliun.