Survei Kompas: Kebijakan Ekonomi Masih Parsial

Oleh: Ignatius Kristanto

JAKARTA, KOMPAS - Tantangan kelesuan di bidang ekonomi yang mulai mendera sejak awal tahun ternyata belum berhasil diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Akan tetapi, upaya demi upaya yang dilakukan untuk menggerakkan roda perekonomian mendapat sedikit apresiasi dari masyarakat dalam tiga bulan terakhir, terutama dari kalangan bawah.

Hasil survei periodik pada 25 Juni hingga 7 Juli menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi masih mendominasi. Proporsi responden survei yang memberi apresiasi positif hanya 44,2 persen. Hasil ini memang lebih baik daripada survei bulan April yang hanya 37,5 persen.

Isu ekonomi yang dipandang publik positif adalah soal pembenahan pasar tradisional, pembangunan antarwilayah, swasembada pangan, serta pemberdayaan petani dan nelayan. Isu-isu ini mendapat apresiasi positif lebih dari 50 persen responden. Bahkan, trennya meningkat dari tiga bulan lalu.

Sorotan tajam justru pada tiga isu lainnya, yaitu pengendalian harga barang dan jasa, pengendalian nilai tukar rupiah, serta penyediaan lapangan kerja. Penilaian kinerja di bidang ini menurun. Di ketiga isu tersebut rata-rata proporsi yang merespons positif masih di bawah 32 persen. Bahkan, untuk isu nilai tukar rupiah, proporsinya hanya 21,4 persen. Isu-isu inilah yang menjadi kunci ketidakpuasan publik di bidang ekonomi.

KOMPAS Perkembangan proporsi responden yang puas terhadap kinerja pemerintah

Berbeda

Hal yang menarik adalah ketiga isu ini, yaitu pengendalian harga barang dan jasa, pengendalian nilai tukar rupiah, serta penyediaan lapangan kerja, ternyata memiliki penilaian berbeda jika diurai berdasarkan tingkat kelompok masyarakatnya, baik dari sisi kelas ekonomi maupun pendidikannya. Antarkelompok masyarakat berbeda pandangan dalam menilai kinerja pemerintah di ketiga isu tersebut. Keberbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk mengatasi persoalan di ketiganya mengakibatkan dampak berbeda di tiap-tiap kelompok.

Apabila diperinci berdasarkan kelas ekonomi masyarakat, kelompok bawah yang paling menonjol peningkatan apresiasi positifnya, terutama dalam menyoroti aspek harga barang. Isu stabilitas harga kebutuhan pokok memang sangat sensitif di kelompok masyarakat ini. Harga beras medium yang pada awal tahun sempat naik tajam membuat masyarakat bawah memberikan penilaian yang buruk atas kinerja pemerintah. Akan tetapi, saat stabilitas harga barang berhasil dijaga, penilaian puas langsung meningkat di kelompok masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan upaya perbaikan ini. Menjelang puasa dan Lebaran tahun ini, harga bahan pangan lebih terkendali. Pada pertengahan Juni, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Aturan ini menjadi landasan untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok yang beredar di pasar. Di dalam peraturan ini terdapat larangan jelas untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting saat ada kelangkaan, gejolak harga, ataupun muncul hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Catatan Badan Pusat Statistik menunjukkan, inflasi pada bulan puasa tahun ini relatif lebih rendah ketimbang inflasi tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan puasa 2013, inflasi bulanan mencapai 3,29 persen. Tahun lalu, inflasi pada Juli 2014 mencapai 0,94 persen. Sementara inflasi Juni 2015 sebesar 0,54 persen.

Upaya pengendalian harga dari pemerintah mulai terasa di tingkat masyarakat. Harga kebutuhan pokok relatif terjangkau saat bulan Ramadhan tahun ini. Harga yang relatif stabil ini membantu kesinambungan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, untuk yang sebagian besar menjalani ibadah puasa dan Lebaran. Apresiasi responden kelompok masyarakat bawah pun meningkat dari 28,5 persen pada April menjadi 45,0 persen pada tiga bulan berikutnya.

Pada isu nilai tukar rupiah, kelompok masyarakat menengah ke atas menjadi sangat sensitif. Dalam kurun enam bulan terakhir, proporsi responden dari kelompok masyarakat ini yang menyatakan puas tidak lebih dari 20 persen. Kelompok ini memang yang terkena langsung dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

KOMPAS Perkembangan proporsi responden yang puas terhadap kinerja pemerintah

Pelemahan nilai tukar yang berimbas pada perekonomian Indonesia akhirnya berimbas pula pada sektor riil. Para pengusaha dan wirausaha pun merasakan pahitnya perlambatan kondisi ekonomi. Perdagangan ke luar negeri terkendala karena anjloknya harga komoditas dan juga situasi ekonomi negara tujuan ekspor utama Indonesia yang tak begitu baik. Di sisi lain, pengusaha juga masih sulit mendapatkan pendanaan yang lebih ramah karena suku bunga belum juga turun. Suku bunga acuan Bank Indonesia masih berada di posisi 7,50 persen sejak Februari 2015. Ini membuat mereka masih pesimistis melihat kondisi ekonomi saat ini.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah lapangan pekerjaan. Baik kelompok masyarakat berpendidikan bawah, menengah, maupun tinggi sebagian besar menilai masih rendah. Hanya saja, kelompok berpendidikan tinggi justru yang paling sensitif terhadap isu ini. Dengan ekonomi yang masih lesu, membuat kelompok ini sangat khawatir terhadap ketersediaan lapangan kerja. Apalagi berbagai pemberitaan soal pemutusan hubungan kerja di sejumlah media justru membuat mereka lebih sensitif. Mereka belum melihat upaya terobosan pemerintah untuk menanggulangi hal ini. Wajar jika penilaiannya masih buruk.

Dampak nyata

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi rupanya belum berdampak nyata. Ini terlihat dari beberapa aspek isu ekonomi yang masih dinilai berbeda antarkelompok masyarakat. Idealnya, kebijakan pemerintah dirasakan semua elemen masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi masih parsial.

Penilaian miring memang masih mendominasi di benak publik. Akan tetapi, melihat beberapa gebrakan yang dilakukan pemerintah, ada sedikit harapan di benak mereka. Mayoritas responden (67 persen) merasa yakin bahwa kinerja pemerintah akan membaik. Mereka percaya bahwa persoalan ekonomi dapat diatasi ke depannya. Inilah modal kepercayaan bagi pemerintah. (Ratna Sri Widyastuti/LITBANG KOMPAS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juli 2015, di halaman 5 dengan judul "Kebijakan Ekonomi Masih Parsial".