Kompas.com - 29/08/2015, 18:08 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sustainable Development Indonesia, Drajad Wibowo mengatakan, untuk menarik investor menanamkan modalnya, pemerintah tidak cukup hanya menerapkan kebijakan insentifpajak semacam tax holiday (pembebasan pajak). Pemerintah juga harus memangkas birokrasi berbelit-belit yang selama ini membuat investor kesulitan.

"Pemerintah harus benar-benar probisnis, membuat orang nyaman berproduksi di Indonesia. Kita semua sudah tahu hambatannya, tolong pangkas," kata Drajad saat diskusi bertajuk Paket Mujarab Anti Lesu di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyusun paket kebijakan ekonomi untuk membenahi persoalan yang ada. Menurut dia, dalam penyusunan paket tersebut perlu melibatkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Sebab, Yuddy merupakan ujung tombak pemangkasan sistem birokrasi yang berbeli-belit itu.

"Jadi harus dipangkas jumlah prosedural perizinannya. Kalau sebelumnya 15, pangkas jadi lima. Kalau sebelumnya perlu waktu satu bulan, pangkas jadi tujuh hari," kata dia.

Dengan adanya pemangkasan birokrasi tersebut, ia mengatakan, pengusaha akan berpikir jika pemerintah serius membenahi persoalan ekonomi yang terjadi. Dengan demikian, niat pengusaha untuk menanamkan investasinya kian meningkat. "Kalau tidak, mereka tidak akan berani menaruh uang di Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, Drajad juga menyoroti soal penyerapan anggaran di daerah yang masih rendah. Ia menilai, kepala daerah tidak perlu takut menggelontorkan APBD untuk merealisasikan proyek yang telah dicanangkan selama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Presiden, kata dia, perlu membuat payung hukum yang menjamin kepala daerah akan terhindar dari upaya kriminalisasi dari oknum penegak hukum. "Tapi payung hukum itu juga harus memberikan jaminan agar kepala daerah itu tidak menyalahgunakan wewenangnya. Karena banyak kepala daerah yang jadi pasien KPK. Jadi jangan kita buat solusi tapi membuat masalah baru," ujarnya.

baca juga: Datangkan Valas, Jokowi Segera Keluarkan Paket Kebijakan Besar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Whats New
Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Whats New
Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Whats New
Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Whats New
Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Whats New
Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Whats New
Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Whats New
Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Whats New
Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Work Smart
3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

Whats New
Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Whats New
Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Rilis
Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Spend Smart
Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Whats New
Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.