Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/09/2015, 10:11 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat akan merelaksasi aturan terkait penjualan minuman beralkohol. Hal ini merupakan salah satu hal yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada 9 September 2015. Adapun aturan yang akan direlaksasi adalah Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

"Intinya, peraturan dirjen (perdirjen) dagri yang mengatur khusus daerah wisata yang ada peraturan daerahnya itu akan direlaksasi dan dikembalikan ke kabupaten kota untuk (menentukan) lokasi mana saja yang boleh (menjual), dan tidak melanggar permendag yang ada," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina, seperti dikutip Antara, Selasa (15/9/2015).

Aturan Dirjen Dagri No. 04/2015 tersebut mengatur tentang tata cara penjualan minuman beralkohol golongan A, khususnya untuk daerah wisata.

Namun, dengan relaksasi terhadap aturan tersebut, maka kelak pemerintah daerah yang akan memiliki wewenang untuk menetapkan daerah mana saja yang bisa menjual bir dan minuman sejenisnya.

"Biarkan pemerintah daerah yang menentukan lokasi mana yang bisa menjual minuman beralkohol tersebut karena pemerintah daerah yang paling paham terhadap masyarakatnya, apakah memerlukan minuman beralkohol atau tidak," ujar Srie.

Minimarket tetap dilarang

Srie menegaskan, dengan adanya relaksasi tersebut, bukan berarti minuman beralkohol golongan A bisa dijual kembali di minimarket karena masih diatur dalam Permendag No 06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Perdirjen itu kan hanya (memperbolehkan) di kawasan wisata. Nanti, di luar kawasan wisata juga boleh sepanjang bupati atau wali kota yang menetapkan. Akan tetapi, ini tetap non-minimarket," kata Srie.

Srie menambahkan, pemerintah daerah memang akan menentukan terkait adanya rencana relaksasi tersebut. Namun, beberapa pemerintah kota di Jawa Barat, seperti di Bandung dan Depok, menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan minuman beralkohol golongan A untuk masyarakat mereka.

"Dengan adanya relaksasi perdirjen, artinya bupati atau wali kota yang paling paham mengenai masyarakatnya, butuh atau tidak. Seperti Bandung, mereka tidak butuh. Di Jawa Barat, ada beberapa kota yang sudah menolak. Depok juga tidak mau," ujar Srie.

Lebih kurang ada sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia, yaitu shandy, minuman ringan beralkohol, bir, lager, ale, bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem Bali.

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada 9 September 2015, rencana untuk relaksasi ini masuk ke dalam Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015, dan direncanakan akan selesai pada bulan yang sama.

Deregulasi tersebut, secara garis besar, diarahkan untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri atau pemanfaatan kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri.

Aturan terkait pelarangan penjualan minuman beralkohol golongan A di minimarket tersebut sesungguhnya baru berjalan efektif sejak April 2015, dalam masa kepemimpinan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Namun, aturan turunan dari permendag tersebut akan direlaksasi setelah Rachmat digantikan oleh Thomas Lembong, beberapa waktu lalu.

Pada saat itu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang melarang minimarket untuk menjual minuman beralkohol golongan A karena dianggap meresahkan masyarakat.

Setelah permendag tersebut dikeluarkan, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, khususnya untuk daerah wisata di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI, BCA, BNI, BSI, dan Mandiri

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI, BCA, BNI, BSI, dan Mandiri

Spend Smart
Bidik Peningkatan Kunjungan Turis Asing, Sandiaga Bakal Jajaki Potensi China, India, sampai Taiwan

Bidik Peningkatan Kunjungan Turis Asing, Sandiaga Bakal Jajaki Potensi China, India, sampai Taiwan

Whats New
Kantor SiCepat Cabang Rangkasbitung Dibobol Maling, Perusahaan akan Ganti Rugi Paket yang Rusak dan Dicuri

Kantor SiCepat Cabang Rangkasbitung Dibobol Maling, Perusahaan akan Ganti Rugi Paket yang Rusak dan Dicuri

Whats New
Kepala Otorita: Ada Investor yang akan Berinvestasi untuk Pembangunan IKN di Kuartal II-2023

Kepala Otorita: Ada Investor yang akan Berinvestasi untuk Pembangunan IKN di Kuartal II-2023

Whats New
Sebanyak 5,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2022

Sebanyak 5,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2022

Whats New
OJK akan Rampingkan Jumlah BPR Jadi 1.000 Dalam 5 Tahun Mendatang

OJK akan Rampingkan Jumlah BPR Jadi 1.000 Dalam 5 Tahun Mendatang

Whats New
Menko Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Baru untuk Pemulihan Ekonomi 2023

Menko Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Baru untuk Pemulihan Ekonomi 2023

Whats New
Usai Negatif, Ekonomi Bali Pulih Tumbuh 4,84 Persen di 2022

Usai Negatif, Ekonomi Bali Pulih Tumbuh 4,84 Persen di 2022

Whats New
Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditarget Rampung 2024

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditarget Rampung 2024

Whats New
 Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Whats New
KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

Rilis
Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Work Smart
Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Whats New
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+