Kepercayaan ke Jokowi Runtuh, Anggota DPR Tuding Susi yang Paling Bertanggung Jawab

Kompas.com - 15/09/2015, 19:25 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IV DPR RI Faksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyebutkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah orang yang paling bertanggung jawab atas runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, menurut Daniel, Susi sering mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

"Bila gara-gara ini (kebijakan), dampaknya begitu besar, kepercayaan rakyat dan dunia usaha terhadap Presiden Jokowi runtuh, maka yang paling bertanggung jawab adalah Ibu," ujar Daniel saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Lebih lanjut, Daniel menuding kebijakan Menteri Susi telah menimbulkan kesengsaraan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) 637.000 orang. Kata Daniel, angka pengangguran itu di antaranya anak buah kapal (ABK) 103.000 orang, buruh pengolahan ikan 75.000 orang, pembudidaya kepiting dan rajungan 400.000 orang, pembudidaya ikan kerapu 50.000 orang, penangkap benih lobster sebanyak 8.000 orang, dan pembudidaya lobster sebanyak 1.000 orang.

Selain itu, dia juga menuding kebijakan Susi yang tak memberikan surat layak operasi pada kapal-kapal berpotensi melenyapkan total aset Rp 5 triliun. Angka itu diambil dari total aset 2.200 kapal yang tak bisa berlayar akibat kebijakan tersebut. Rinciannya, kapal eks asing 100-500 GT 200 kapal, kapal kayu buatan dalam negeri ukuran 100-300 GT 1.000 kapal, dan kapal cantrang 30-100 GT 1.000 kapal.

Tak habis di situ tudingan Daniel. Akibat 2.200 kapal tak beroperasi, pasokan ikan ke utara Jawa dan Bitung turun 60 persen. Selain itu, dia menyebut ada 20 perusahaan tangkap yang tak bisa beroperasi karena kebijakan Susi itu. "Devisa negara anjlok 772 juta dollar AS. Terdiri dari anjloknya ikan tuna 60 persen sebesar 120 juta dollar AS, udang anjlok 50 persen itu 50.juta dollar AS, cakalang turun 80 persen sebesar 48 juta dollar AS. Termasuk industri olahan anjlok 60 persen sebesar 74 juta dollar AS," kata dia.

Masih minimnya Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan juta tak luput dari kritik Daniel. Saat ini, ucap dia, PNBP baru Rp 30 miliar dari target Rp 1,3 triliun pada 2015. Rentetan kebijakan itu kata dia telah membuat industri perikanan nasional kesulitan.

Namun, kritikan pedas Daniel belum juga terhenti. Seusai bicara sektor perikanan, dia juga mengkritik rencana Susi yang melarang impor garam industri. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, industri dasar kimia yang juga menggunakan garam industri akan hancur. "Ibu harus mempertanggungjawabkan dan mengganti kerugian yang dialami dunia perikanan Indonesia di hadapan negara dan rakyat," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Susi sendiri terlihat beberapa kali memegangi kepalanya saat mendengarkan kritikan Anggota Komisi IV DPR tersebut. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung dan Susi belum menjawab berbagai desakan yang mengarah kepadanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Afrizal, Jualan Bumbu di Pasar Sukses Raup Omzet Ratusan Juta, Ini Resepnya

Cerita Afrizal, Jualan Bumbu di Pasar Sukses Raup Omzet Ratusan Juta, Ini Resepnya

Whats New
Pameran IFEX 2022 Resmi Digelar, Diharap Jadi Acuan Industri Furnitur Global

Pameran IFEX 2022 Resmi Digelar, Diharap Jadi Acuan Industri Furnitur Global

Whats New
[POPULER MONEY] BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru | Reaksi Jokowi Atas Mahalnya Harga Tiket Pesawat

[POPULER MONEY] BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru | Reaksi Jokowi Atas Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Whats New
KLHK Dorong Produsen AMDK Perbanyak Kemasan Besar agar Daur Ulang Mudah

KLHK Dorong Produsen AMDK Perbanyak Kemasan Besar agar Daur Ulang Mudah

Whats New
Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan secara Online dan Offline

Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan secara Online dan Offline

Whats New
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Keluarga Muda Perlu Punya Perencanaan Keuangan yang Baik

Keluarga Muda Perlu Punya Perencanaan Keuangan yang Baik

Spend Smart
BI Sebut Uang Elektronik Turunkan Penggunaan Uang Logam dan Peredaran Uang Palsu

BI Sebut Uang Elektronik Turunkan Penggunaan Uang Logam dan Peredaran Uang Palsu

Whats New
Ini Alasan BI Masih Pertahankan Uang Logam

Ini Alasan BI Masih Pertahankan Uang Logam

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Gadai Syariah?

Apa yang Dimaksud dengan Gadai Syariah?

Earn Smart
Menaker Dorong Pelaku UMKM Perempuan Beralih ke Ekosistem Digital

Menaker Dorong Pelaku UMKM Perempuan Beralih ke Ekosistem Digital

Whats New
7 Contoh Surat Lamaran Kerja di PT yang Baik Agar Dilirik HRD

7 Contoh Surat Lamaran Kerja di PT yang Baik Agar Dilirik HRD

Work Smart
Harga Tiket Pesawat Melambung, Menhub Minta Pemda Ikut Saweran Subsidi

Harga Tiket Pesawat Melambung, Menhub Minta Pemda Ikut Saweran Subsidi

Whats New
Uang Rupiah 2016 Diperkirakan Bakal 'Hilang' dalam 4 Tahun ke Depan

Uang Rupiah 2016 Diperkirakan Bakal "Hilang" dalam 4 Tahun ke Depan

Whats New
Kementerian Investasi: Berwirausaha Bisa Sejahtera Permanen, Jangan Minder

Kementerian Investasi: Berwirausaha Bisa Sejahtera Permanen, Jangan Minder

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.